REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yakin sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi Teluk Jakarta tidak akan berubah. Menurutnya, sikap tegas Anies terhadap reklamasi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pejabat negara.
"Ini bukan hanya terkait dengan masalah reklamasi tetapi ini juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Ketika dulu mereka berkampanye, itu kan diingat oleh warga," kata Hidayat di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (27/10).
Hidayat berharap agar jangan sampai warga tidak percaya lagi dengan demokrasi akibat para pejabat yang tidak menjalankan janji-janji kampanyenya. Hidayat menambahkan sikap Anies ini juga terkait dengan masalah penegakan hukum. Proyek reklamasi Teluk Jakarta belum punya payung hukum yang jelas. Hidayat mengungkapkan, payung hukum reklamasi baru dibuat sambil jalan.
Menurut Hidayat, 'lingkaran setan' mengelola negara dengan tanpa payung hukum harus dihentikan. Sebab apabila hal seperti ini menjadi tradisi, dan kemudian dicontoh oleh provinsi yang lain, maka akan berbahaya bagi Indonesia.
Dengan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, Hidayat menyatakan pemerintah menyelamatkan Jakarta dan provinsi-provinsi lain dari kemungkinan terulangnya perilaku politik yang membahayakan penegakan hukum yang terjadi dalam konteks reklamasi.
Ia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan pernah menyebut dugaan megakorupsi dalam penerbitan izin reklamasi. Ada dugaan suap dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta senilai lebih dari satu triliun untuk memuluskan proyek reklamasi. Menurut Hidayat, penting juga bagi KPK untuk menindaklanjuti hal itu.
Menanggapi pertemuan Anies Baswedan dengan pengembang reklamasi di rumah Prabowo, Hidayat menyatakan pertemuan itu tidak mengubah sikap Anies untuk menolak reklamasi. Prabowo mendukung Anies untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum dan mendukung reklamasi tetap ditolak.
Menurut Hidayat, Anies Baswedan sudah menegaskan bahwa dirinya tetap menolak reklamasi. Pertemuan itu justru menegaskan sikap Anies - Sandi menolak reklamasi. Ia menyatakan PKS dan Prabowo Subianto mendukung keputusan itu.
"Jadi pertemuan itu tidak dimaksudkan oleh Pak Anies maupun oleh Pak Prabowo untuk membuat Pak Anies dan Sandi balik kanan. Saya optimistis," tegasnya.
Salah satunya terbukti, kata dia, bahwa Anies Baswedan telah melaksanakan janji untuk membela warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran pada zaman Basuki Tjahaja Purnama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika