REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Isu DPP Golkar Jawa Barat (Jabar) tak akan mendukung kadernya, Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2018 kembali mencuat. Sesepuh Golkar Jabar yang pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2003-2008, Uu Rukmana, menilai jika DPP Partai Golkar sampai tidak mengusung Dedi Mulyadi, maka dapat diartikan DPP Golkar, tidak peduli terhadap aspirasi Partai Golkar di Jawa Barat.

"Keputusan DPP Partai Golkar itu merugikan diri sendiri. Dedi Mulyadi itu Ketua DPD Partai Golkar Jabar, masa sampai dilirik juga tidak," ujar Uu yang juga merupakan Dewan Penasihat Paguyuban Pasundan kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (26/10).

Uu menilai, sebagai pimpinan Golkar di Jabar, Dedi Mulyadi harus dipertimbangkan. Karena, Jabar adalah gudangnya Golkar. "DPP harus berbenah, kenapa tidak turun ke bawah," katanya.

Uu berharap, DPP Partai Golkar tidak boleh keras kepala dan tidak mengindahkan aspirasi partainya di tingkat daerah. Karena, sejak dulu Partai Golkar besar oleh pergerakan politik di daerah. Bahkan, Jawa Barat, katanya, adalah lumbung suara Partai Golkar.

"DPP Partai Golkar harus tahu, Dedi Mulyadi didukung oleh mayoritas (internal Partai Golkar) di Jawa Barat. Masa yang diperhatikan malah yang minoritas," kata Uu seraya mengatakan yang memilih Dedi Mulyadi adalah warga Jawa Barat, aspirasi dari Jawa Barat, tapi yang menentukan malah pusat.

Terkait prediksi yang menyatakan peluang kemenangan Dedi Mulyadi kecil, Uu mengatakan, seharusnya inilah saatnya Golkar menggerakkan mesin partainya untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Karena, survei pun, tidak serta merta menentukan kemenangan seorang calon gubernur pada pemilihan.

"Contohnya terjadi pada Pilgub DKI Jakarta dan dua kali Pilgub di Jabar. Berbagai hal memengaruhi peluang kemenangan masing-masing pasangan calon," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika