REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan capaiannya memerintah selama tiga tahun yang jatuh tepat pada Jumat (20/10) kemarin. Kendati mengklaim sudah banyak yang dicapai pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menekankan masih banyak yang harus dilakukan.
“Tiga tahun menjadi presiden Republik Indonesia, pekerjaan kita masih jauh dari selesai,” tulis Presiden dalam akun Facebook resminya, kemarin. Ia menekankan, sebagai negara besar, target yang ditetapkan pemerintah juga harus besar. “Agar kita berdaya saing kuat, berdiri tegak, dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya,” tulisnya melanjutkan.
Presiden mengatakan, semenjak tiga tahun menjabat presiden, ia telah menyambangi 33 provinsi di luar ibu kota Jakarta. Ia mengaku telah menghadiri 520 acara dalam 1.095 hari sebagai presiden. Menurut Jokowi, tujuannya melakukan kunjungan-kunjungan itu guna memastikan semua program pemerintah yang sudah direncanakan telah dilaksanakan dengan benar serta mengontrol jalannya proyek-proyek strategis nasional.
Seperti yang disuarakan berbagai kementerian belakangan, Presiden mengingatkan bahwa administrasinya gencar membangun infrastruktur. Hal itu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan daya saing dengan negara lain. Menurutnya, anggaran untuk infrastruktur telah ditingkatkan pemerintah dari Rp 177 triliun pada 2014 menjadi Rp 401 triliun pada 2017.
Di antara proyek infrastruktur yang telah diselesaikan, adalah pembangunan tujuh pos lintas batas negara di perlintasan utama sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain itu, dalam tiga tahun belakangan, panjang jalan tol di Indonesia telah bertambah 300 kilometer dari semula hanya 780 kilometer pada 2014.
Presiden menargetkan, jalan tol di Indonesia bertambah 1.800 kilometer dalam periode 2015-2019. “Saat itu, Sumatra dan Jawa serta sebagian Kalimantan telah terhubungkan jalan bebas hambatan dari ujung ke ujung,” ujarnya. Selain jalan tol, menurut Jokowi, ia juga membangun jalan-jalan nasional lainnya.
Tahun 2017 ini, Presiden mengklaim pemerintah juga menyelesaikan pembangunan 33 waduk dari 49 yang direncanakan. “Saya telah membagikan secara langsung 1.286.395 lembar Kartu Indonesia Sehat untuk warga 514 kabupaten dan kota. Sampai Oktober 2017 ini, KIS telah diterima 182 juta penduduk Indonesia. Saya juga membagi langsung 46.336 lembar Kartu Indonesia Pintar di 39 kota dan kabupaten dari lebih 8 juta KIP yang telah dibagikan kepada siswa-siswa sekolah.”
Presiden menekankan, bantuan nontunai itu penting sebagai investasi sumber daya manusia. “Selain itu, untuk mengejar target sertifikasi lahan di seluruh Indonesia, saya pun turun tangan dengan membagikan langsung 137.035 lembar sertifikat hak milik tanah untuk rakyat dalam dua tahun program ini di setidaknya 37 lokasi di 22 provinsi,” kata Presiden.
Berbarengan dengan masa jabatannya, Presiden Jokowi juga meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden menyampaikan, pembangunan kawasan Mandalika ini dilakukan sangat lama lantaran terhambat berbagai kendala.
Jokowi menceritakan, rencana pembangunan Mandalika dilakukan sejak 29 tahun lalu. Namun, masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan. "Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan. Sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini," ujar Jokowi
Pembangunan KEK Mandalika ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam peresmian ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubenur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.
Sementara, terkait tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah parpol menyampaikan pandangan mereka, kemarin. “Pada dasarnya keberhasilan pemerintah yang paling menonjol dan terlihat secara kasat mata adalah pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Tanah Air. Pembangunan, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain jelas terlihat fisiknya dan dirasakan dampak ekonominya secara instan,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno di Jakarta, Kamis (19/10).
Eddy menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi darat, seperti jalan tol dan pembangunan bandara di beberapa kota yang bisa dikatakan tidak terlalu besar tentu menjadi kabar gembira bagi dunia usaha. Sebab, biaya untuk distribusi barang tentu menjadi lebih murah dan efisien.
Namun, lanjutnya, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK bukan tanpa kekurangan. Salah satunya masalah kesenjangan. Menurut Eddy, selama tiga tahun pemerintah belum bisa memberikan dampak signifikan terhadap masalah tersebut. “Kesejahteraan masyarakat yang masih menyisakan gap yang lebar alias kesenjangan, daya beli yang merosot, masalah lapangan kerja yang sulit diakses, dan merenggangnya toleransi serta kerukunan anak bangsa,” kata dia.
Terkait hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan dan fokus untuk mengatasi kemiskinan. “Saya menekankan pemerintah daerah untuk berupaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Bandarlampung, Jumat.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan jangka pendek agar tak ada ketimpangan atau kesenjangan. Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus fokus untuk menanggulangi kemiskinan, di mana saat ini masyarakat berpendapatan rendah mencapai 40 persen.
(Editor: Fitriyan Zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
