Sabtu 21 Oct 2017 10:41 WIB

Mensos Yakin Bansos Nontunai Bisa Naikkan Indeks Keuangan

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andi Nur Aminah

Foto:

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri), menyalami Alfrel Matmey (kanan), lansia berusia 93 tahun penerima Kartu Keluarga Sejahtera, saat pemberian bantuan Paket Keluarga Harapan (PKH) untuk 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Ambon, Maluku, Kamis (25/5).

Untuk BPNT, Khofifah menjelaskan, saat ini meyasar sebanyak 1,28 juta jiwa. Angka tersebut juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Semua itu akan disalurkan secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Dengan memanfaatkn jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN," kata dia.

Menurut Khofifah, revolusi bansos nontunai yang dilakukan Kemensos itu tak lain merupakan wujud implementasi instruksi Presiden Jokowi pada April 2016 lalu. Instruksi yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Ketika itu, kata dia, presiden meminta agar bansos ke depannya tak lagi diberikan dalam bentuk tunai, tapi melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Karena itulah Khofifah yakin penyaluran secara nontunai yang dilakukan Kemensos mampu menaikkan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019. Sebagaimana diketahui, pada 2014 lalu indeks keuangan inklusif hanya 36 persen. "BI sendiri memprediksi tingkat inklusi keuangan pada tahun 2017 ini mencapai 50-60 persen. Angka ini berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh pihak bank sentral," terang dia.

Menurutnya lagi, teknologi yang dibenamkan ke dalam KKS dengan fitur saving account dan e-wallet adalah yang pertama di dunia. Fitur e-wallet yang terdapat dalam KKS memungkinkan pengelompokkan nominal bantuan beserta peruntukannya.

"Sebenarnya, revolusi bansos ini sudah diramalkan sebelumnya sejak 2010 lalu oleh Armando Barrientos dan David Hulme dalam bukunya Just Give Money to the Poor," jelas dia.

Dalam buku tersebut, terang Khofifah, ditulis, di masa mendatang akan ada revolusi pembangunan dalam bidang perlindungan sosial dari negara-negara di Selatan, khususnya Indonesia. Tak hanya itu, dalam majalah The Economics edisi September 2012 juga diramalkan, tidak lama lagi akan terjadi revolusi "negara kesejahteraan" di Indonesia.

"Seiring menguatnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan sosial masyarakat. Dan saat ini revolusi itu benar-benar terjadi. Tidak mudah memang karena perlu dilakukan pendampingan dan edukasi mengingat sasaran dan ukuran keberhasilannya adalah masyarakat miskin Indonesia," tutur dia.