REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan APBD DKI Jakarta merupakan sumber mata air terbesar yang rawan dijadikan lahan korupsi. Hal ini karena APBD DKI Jakarta merupakan yang terbesar se-Indonesia. Tahun lalu saja APBD DKI mencapai Rp 70,19 triliun.
"Ini yang harus diwaspadai. Untuk itu sistem e-budgeting harus tetap dijalankan bahkan lebih baik lagi," kata Donal dalam diskusi yang digelar Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (18/10).
Donal menilai sistem elektronik itulah yang mengurangi korupsi di DKI. DKI sudah menjadi pioneer dalam e-budgeting dan pemberantasan korupsi. "Dan jelas ini sudah menjadi patokan tersendiri bagi warga Jakarta," ujar dia.
Dia juga menjelaskan, betapa rusaknya sistem korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan birokrasi di DKI. Misalnya saja dalam kasus pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply), yang menjerat pejabat dari tingkat legislatif sampai eksekutif yaitu Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2014 silam.
Sistem e-budgeting ini sangat bermanfaat bagi warga untuk mengawal anggaran di daerahnya. Sehingga, penggunaan anggarannya agar bisa terpantau dengan jelas. Namun, diakuinya, masih ada sistem yang menutupi APBD sebagai ladang korupsi ini. Dengan demikian, ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tersendiri bagi Anies dan Sandiaga untuk berani melawan oknum tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika