REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sekitar 11 ribu warga Kabupaten Sukabumi yang masuk usia produktif tercatat belum mempunyai pekerjaan alias pengangguran. Ribuan warga ini belum terserap oleh dunia kerja karena minimnya kesempatan yang ditawarkan.
Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi Tatang Arifin mengatakan, data pengangguran masih didasarkan pada jumlah pembuat kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK-1.
Masih kata Tatang, dalam rentang Januari hingga awal Oktober 2017 tercatat sebanyak 20.322 orang yang membuat kartu kuning.
Dari jumlah pencari kerja tersebut, kata Tatang, yang telah diserap dunia kerja hanya sebanyak 9.046 orang. Sehingga ada sebanyak 11.276 pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
Fenomena ini salah satunya diakibatkan terbatasnya peluang kerja yang ditawarkan perusahaan di Sukabumi. Pasalnya, bila ada lowongan maka jumlah pelamarnya cukup banyak sedangkan kuota yang diterima perusahaan hanya sedikit.
Tatang mengatakan, pengangguran juga karena ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun perusahaan yang melakukan PHK ini kembali merekrut karyawan baru.
Pada 2016 lalu, jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai sebanyak 20.076 orang. Sementara angka penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 14.016 orang yang ditempatkan di sejumlah perusahaan yang ada di Sukabumi maupun luar daerah.
Kata Tatang, dari data tersebut masih tersisa sebanyak 6.060 orang pencari kerja yang belum tersalurkan di akhir 2016 lalu. Ribuan warga ini terdiri atas 9.891 orang laki-laki dan 10.185 orang perempuan.
Untuk menekan angka pengangguran tersebut Disnakertrans Sukabumi pada tahun ini memfasilitasi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan. Awalnya, warga memberikan lamaran pekerjaan ke Kantor Disnakertrans. Namun, kini penyampaian lamaran pekerjaan melalui Kantor Pos karena animo warga yang tinggi.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Ali Iskandar mengatakan, sejak difasilitasi pemkab, animo pencari kerja untuk melamar ke perusahaan cukup tinggi. Akibatnya kata dia banyak pencari kerja yang setiap harinya mendatangi Kantor Disnakertrans.
Sementara itu, kata Ali, lahan di Disnakertrans cukup terbatas untuk menampung pencari kerja. Kondisi ini akhinya menjadi pertimbangan untuk diubahnya proses penyampaian surat lamaran melalui Kantor Pos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika