REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haris Azhar Azis menyampaikan, hasil audit proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan dapat menunjukan adanya dugaan dilakukannya penyimpangan atau tidak.
"Itu cuma implikasi saja, kita tidak bisa memastikan adanya atau tidak adanya. itu implikasi. Bisa ketahuan," kata Haris di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10).
Haris mengaku, hingga kini belum mendapatkan laporan perkembangan terkait tim yang akan melakukan audit pengadaan alutsista Kemenhan. Namun, audit tersebut masuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
"Jadi kalau dalam laporan keuangan Kemenhan itu masuk dalam perhitungan aset. Jadi kan mesti penjabaran lebih lanjutnya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelas dia.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar aset alutsista yang dimiliki pemerintah. Sebab, sebelumnya terdapat larangan terhadap BPK untuk memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun.
Namun, kepada Presiden dan Menteri Keuangan, Haris menjelaskan, jika aset negara tak bisa diperiksa maka akan menyebabkan kementerian tersebut mendapatkan opini disclaimer.
"Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk kita tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun. Tahun kemarin. Tapi kemudian kita sampaikan ke Presiden dan Menkeu, kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclamer," jelas Haris.
Karena itu, menurut Haris, audit pengadaan alutsista dengan tujuan tertentu itu penting dilakukan. Kendati demikian, hasil audit tidak bisa dipublikasikan secara keseluruhan. "Ada yang rahasia, yang rahasia tinggal dalam konteks Kemenhan mana yang dianggap rahasia dan itu nanti kita akan apakan, dan tentu pelaporannya kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan, tim audit pengadaan alutsista Kemenhan sudah terbentuk dan tengah melakukan pemeriksaan. "Masih berjalan, sudah jalan pemeriksaan," kata Moermahadi.
Kendati demikian, ia mengaku belum mendapatkanlaporan hasil tim audit investigasi alutsista Kemenhan. "Kita enggak tahu, sudah berjalan saja," ujarnya singkat.
Seperti diketahui, audit pengadaan alutsista di Kemenhan ini salah satunya dilakukan untuk menginvestigasi pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101. Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, sebelumnya menyampaikan seluruh pengadaan alutsista di Kemenhan yang berdasarkan risk assesment dianggap beresiko tinggi, maka akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
