REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, penerimaan CPNS untuk jabatan penjaga rumah tahanan/lapas memprioritaskan putera daerah. Hal ini agar menyesuaikan dengan masalah di setiap daerah.
"Iya, jadi the right man on the right job on the right place. Place (tempat) maksudnya anak daerah. Karena kalau orang Jawa disuruh jaga Papua, setengah bulan sudah minta pulang," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Senin (9/10).
Kemenkumham menyediakan kuota 14 ribu orang dengan kualifikasi pendidikan SMA sederajat untuk posisi sipir dan penjaga perbatasan. Total pelamar yang mengikuti SKD atau ujian berbasis komputer mencapai 267.692 orang, tetapi yang lulus passing grade hanya 19.166 orang atau 7,16 persen. Sedangkan menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), idealnya yang lulus SKD harus minimal tiga kali dari formasi.
Menurut Yasonna, hanya Jawa Tengah dan D.I.Y Yogyakarta yang dapat memenuhi formasi. Karenanya, pemerintah memberikan kelonggaran dengan mengganti passing grade menjadi model perankingan.
Penilaian peserta tidak semata-mata kompetensi intelektual, tetapi juga mempertimbangkan fisik, integritas maupun kedisiplinan. Yasonna, namun menegaskan sistem ranking ini tetap melalui sistem, jadi transparan.
"Angkanya by system tidak ada campur tangan manusia. Betu-betul fair dan obyektif. Ini mengakomodasi daerah. Sangat kita butuhkan saat ini karena kadang-kadang Lapas, Rutan kita penjagannya sangat terbatas, understaff," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
