REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar saat ini masih diduduki oleh Yorrys Raweyai. Ia menegaskan, sebab sampai saat ini belum ada surat soal pencopotan Yorrys dari posisi itu.
"Sampai sekarang ini belum ada suratnya jadi tanya sekjen deh," ujar Nurdin saat ditanya soal informasi adanya pencopotan Yorrys dari posisi Korbid Polhukam dan digantikan Letjen Purn Eko Wiratmoko, Kamis (5/10).
Ia mengaku pihaknya juga belum dikomunikasikan terkait pencopotan tersebut. Padahal kata dia, pergantian harusnya terlebih dahulu dilakukan rapat khusus. "Harusnya mengadakan rapat khusus. Belum ada tapi, jadi masih (Yorrys) makanya tanya Sekjen ya," katanya.
Informasi pencopotan Yorrys pertama kali diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Samual. Ia menyebut surat pencopotan tersebut telah secara resmi ditandangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pada Senin (2/10)
"Kemarin sore Pak Yorrys sudah diganti oleh Letjen Purn Eko Widyamoko, rapat internalnya sudah beberapa hari lalu, suratnya itu baru diserahkan baru ditandangani kemaren sore oleh ketua umum dan sekjen," ujar Aziz saat dihubungi wartawan pada Selasa (3/10).
Menurutnya, Yorrys dicopot karena dianggap telah membuat intrik di internal Partai Golkar. Ia mengatakan pergantian tersebut juga berdasarkan penilaian ketua umum dan pengurus DPP Partai Golkar lainnya.
"Pergantiannya ya itu memang penilaian ketua umum dan pengurus DPP yang melihat arogansinya Pak Yorrys yang melebihi batas terkait partai, juga selama ini kan Pak Yorrys membuat intrik di Partai Golkar yang tidak menguntungkan partai kan," ujar Aziz.
Aziz tidak menampik, arogansi yang dimaksud terkait keinginan sejumlah pengurus DPP yang hendak mendesak Novanto untuk nonaktif dan penunjukan pelaksana tugas.
Diketahui dinamika internal Partai Golkar kembali bergejolak pasca keluarnya rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dan penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Kondisi Novanto yang tersangkut kasus hukum dugaan korupsi KTP el dan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan membuat terdapat sejumlah faksi di internal Partai Golkar, yakni yang menginginkan Novanto nonaktif.
Bahkan sekalipun Novanto telah gugur status tersangkanya, lantaran dikabulkangugatan praperadilan oleh PN Jakarta Selatan, dan Novanto telah pulang dari rumah sakit, desakan nonaktif itu masih terus terjadi.
Salah satu suara yang paling kencang juga berasal dari Korbid Polhukam Yorrys Raweyai, yang mendesak tetap dilakukan rapat pleno membahas rekomendasi tersebut. Meskipun rapat pleno yang telah ditunda dua kali tersebut, urung terlaksana hingga saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
