REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pendekatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengembas tugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu berubah. Sebab, ancaman terhadap eksistensi negara juga telah berubah.
"Memang ancaman terhadap eksistensi negara sudah berubah, bentuk-bentuk perang pun sudah tidak seperti dulu di mana masih tradisional," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (5/10).
Pria yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menurutkan, ancaman terhadap negara pada saat ini, sudah dalam bentuk perang modern. Misalnya proxy war atau hybrid war, dan juga bahkan saat ini ada perang cyber sehingga pendekatan TNI dalam mengawal NKRI juga perlu dirubah.
Selain itu, Din menjelaskan bahwa setelah dwifungsi ABRI dibubarkan, TNI pun kembali ke barak dan memang menimbulkan pergeseran posisi TNI. TNI kemudian tidak terlibat lagi dalam menjaga keamanan dan ketertiban karena fungsi ini dilakukan oleh Polri.
"Nah ini kan menimbulkan semacam rivalitas. Psikologi seperti ini perlu dijaga oleh siapapun yang menjadi kepala negara sehingga tidak menimbulkan ketegangan ataupun konflik di lapangan," ujar Din.
Karena itu pula, Din berpandangan, dalam rangka politik kebangsaan dan kenegaraan, tugas TNI dalam menjaga NKRI ini perlu ditingkatkan karena banyak sekali celah-celah yang bolong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Misalnya, dalam hal pemberantasan terorisme. TNI, menurut Din, semestinya diikutsertakan dalam memberantas itu.
"Seharusnya TNI diajak, seperti dalam pemberantasan terorisme. Karena elemen TNI seperti Kopassus, Kostrad, itu kan memiliki divisi kontra teror, yang saya kira jauh lebih canggih dari Polri. Maka kenapa enggak dilibatkan. Tinggal bagaimana pemahaman terhadap terorisme, apakah ancaman negara atau ancaman terhadap keamanan rakyat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
