REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung mengungkapkan geliat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung terus berkembang. Namun ditengah perjalanan usaha UMKM banyak yang masih terkendala dengan pemasaran, sebab para pelaku usaha belum bisa memasarkan produk dengan maksimal.
Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Andri Juwandi mengatakan selama ini permasalahan UMKM di setiap desa atau kampung di Kabupaten Bandung adalah pemasaran. Salah satu kendalanya adalah tidak ada sentra atau pusat pemasaran produk-produk UMKM yang berasal dari Kabupaten Bandung.
Program seribu kampung di Kabupaten Bandung bisa menjadi sarana bagi UMKM untuk memasarkan produknya, ujarnya, Rabu (4/10). Katanya, pada setiap sentra-sentra tersebut nantinya harus mempunyai branding agar mudah dikenal dan bisa bersaing dengan produk-produk lain serta diharapkan bisa menembus pasar internasional.
Menurutnya, salah satu pendongkrak kemajuan program seribu kampung adalah UMKM. Sebab UMKM sendiri bisa menjadi salah daya tarik bagi wisatawan selain obyek wisata yang disajikan setiap kampung ataupun desa. "Kalau di seribu kampung memiliki sentra, nantinya para pelaku tidak hanya menunggu event atau bazar untuk pasarkan produknya," ujarnya.
Dirinya menambahkan permasalahan yang dihadapi adalah mengenai database para pelaku UMKM. Selama ini data pelaku UMKM tidak sesuai dengan data dilapangan. Sebab saat penyerahan database hanya menganut sistem klaim. "Kita berniat bekerja sama dengan sosial entrepreneur untuk membuat database UMKM seluruh Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang M Naser menyebutkan pihaknya akan terus mendorong melahirkan entrepreneur baru. Apalagi saat ini produk dari Kabupaten Bandung sudah masuk ke pasar luar negeri. Salah satu contoh seperti jaket serta sweater produksi Kabupaten Bandung dapat menerobos pasar asing seperti di korea, sama halnya dengan makanan.
Dadang pun mengimbau kepada pengusaha atau entepreuner muda agar tidak membeli barang dari petani dengan harga yang murah. Sementara dijual kembali dengan harga yang mahal sebab hal itu tidak menguntungkan petani. "Salah satu contoh membeli dengan harga 6.000 dijual jadi 20 ribu itu sangat keterlaluan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika