REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman telat mengetahui kabar rencana digunakannya payung geulis sebagai cenderamata pernikahan anak Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Ia baru mendengar kabar itu dari pemberitaan media kemarin.
Ia merasa bangga ketika salah satu kerajinan khas Tasikmalaya yakni payung geulis diakui Presiden Jokowi hingga layak dipakai sebagai cenderamata. Rencananya, pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution akan dilangsungkan pada 8 November 2017.
"Saya sangat bangga. Saya baru lihat (berita) dua sampai tiga hari kebelakang. Cuma tantangannya ini harus betul-betul karena butuh 1.000 payung, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh pengrajin," katanya pada wartawan, Senin (2/10).
Ia menilai citra payung geulis bisa kembali naik pamor jika rencana penggunaannya sebagai cenderamata itu benar terjadi. Tak hanya perajin, menurutnya warga Tasik akan turut merasa bangga. "Karena ini akan menjadi kebanggaan menjadi souvenir, apalagi ini Presiden. Ternyata kerajinan Tasikmalaya menjadi souvenir Pak Presiden. Mereka (tamu undangan, Red) akan bertanya ini dari mana? Pasti pamor Tasik terangkat," ujarnya.
Ia menjanjikan Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan dukungan terhadap perajin. Tujuannya supaya proses produksi payung geulis tak lagi terkendala baik dari segi peralatan maupun modal. "Nanti dari Indag menghubungi, apa yang bisa kami support biar ada percepatan produksi karena ini bicara kualitas," ucapnya.
Sebelumnya, perajin payung geulis di sentra payung geulis Payingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Warsoni memperoleh pesanan payung geulis sebanyak 1.000 payung untuk cenderamata pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby Nasution. Namun sayang Warsoni belum menyetujui permintaan itu karena pesanan terlampau banyak dengan tenggat waktu mepet hanya sebulan saja. Padahal kemampuan produksinya hanya sekitar 500 hingga 600 payung per bulan.
Warsoni sempat pula mengungkapkan sulitnya mendapat akses modal. Sebab selama ini pemerintah hanya memberi bantuan peralatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika