REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Era digitalisasi menjadi bagian yang mengharuskan keterbukaan informasi publik menjadi hal yang mutlak. Terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mendorong lembaga pemerintah, terutama pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat keterbukaan informasi lewat komunikasi publik. Ia menyatakan, ini merupakan peran sentral dari humas-humas di pemda.
"Saya sebagai staf khusus Presiden bekerja sama dengan Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan sharing dengan pemerintah daerah. Dari situ, nanti kita ingin tahu apa yang kurang dari kehumasan di pemda. Intinya bagaimana kehumasan pemerintah daerah pada era digital ini harus kuat menyampaikan informasi," kata Johan Budi usai menjadi pembicara dalam Forum Merdeka Barat 9 di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung, Ahad (1/10).
Menurut juru bicara Presiden ini, lembaga pemerintah harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat lewat media apa pun, di antaranya media massa dan media sosial. Kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat dinilainya sudah cukup memulai komunikasi yang baik lewat dua media tersebut.
Namun, untuk pemda, baik kota kabupaten dan provinsi, Johan menyebutkan masih ada yang belum memfungsikan humas untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan maksimal. Hal ini berdasarkan hasil diskusi di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Banten.
"Kalau menurut saya, di lima provinsi itu masalahnya ada di organisasinya. Jadi, banyak yang tupoksinya nggak tahu," ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi ini terjadi karena masih ada beberapa pemerintah daerah yang menganggap peran humas tidak penting. Karena itu, harus ada penguatan peran humas untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Untuk di pusat, ia mengatakan Kemkominfo harus juga menjadi sentral humas pemerintah. Meskipun, di masing-masing instansi pemerintah sudah memiliki humas dan sistem komunikasi publik. Namun Kemkominfo bisa menjadi satu media utama penyambung komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
"Sekarang ini untuk menjawab keinginan publik, info akurat seperti apa, salah satunya yang bisa memfasilitasi menjawab persoalan itu melalui Kemkominfo sebagai humas pemerintah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
