REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI FPDIP, Wakil Ketua DPP Alumni GMNI.

Sebagai kader PDI Perjuangan, penulis risau atas fitnah yang mengaitkan komunisme atau PKI dengan PDIP. Agitasi propaganda ini terstruktur, sistematis, dan masif bukan saja menjadi serangan di udara (medsos) melainkan juga di darat melalui oknum penyebar kebencian berkedok agama ataupun keamanan.

Kerja sama pasca-Pileg 2014 antara PDIP dan Partai Komunis Cina (PKC) dijadikan kampanye negatif terhadap PDIP, sementara tiga partai lain, yaitu PD, PG, PKS yang juga mempunyai kerja sama dengan PKC tidak disoalkan sama sekali.

Sebelum dengan PKC, PDIP telah membangun kerja sama dengan banyak partai, misalnya di Australia (Partai Buruh), di Jerman dengan partai liberal sekaligus partai sosialis, di Jepang dengan Partai NLD bahkan dengan Partai Demokrat dan Republik sekaligus di Amerika.

Sebagai politikus PDIP, penulis sering diundang menjadi narasumber di beberapa negara Islam soal demokratisasi di Indonesia. Tegasnya, PDIP bekerja sama dengan semua aliran politik secara bebas dan aktif sepanjang kerja sama terkait isu tata kelola atau manajemen organisasi.

Ideologi PDIP tetap Pancasila, nasionalisme Indonesia, bukan transnasionalisme. PDIP secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai di AD/ART sejak partai ini berdiri 1973. Di Kongres 2005, PDIP bahkan menetapkan diri sebagai partai ideologis.

Maka bagi PDIP, Pancasila sudah menjadi komitmen politik bukan komitmen moral semata. Jejak PDIP jelas, ketika melalui salah satu kadernya, yaitu almarhum Taufiq Kiemas berhasil membuat program sosialisasi Empat Pilar.

Jauh sebelumnya, PDIP menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai kegiatan rutin tahunan dari pusat hingga ranting (desa). Jadi, bagi PDIP dan para kadernya, Pancasila adalah ideologi yang hidup.

Jejak PDIP yang lain adalah inisiatif aktif dalam kesabaran di balik upaya penetapan Keppres terkait Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 bersama elemen-elemen NU. Upaya yang didorong sejak zaman Presiden SBY ini akhirnya terwujud saat Pemerintahan Presiden Jokowi.

Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sosok Sukarno, penggali Pancasila sekaligus patron PDI Perjuangan. Di sidang BPUPK pada 1 Juni 1945, Sukarno mengusulkan prinsip ketuhanan ke dalam dasar negara Indonesia merdeka.

Argumennya, watak asli orang Indonesia adalah religius dan gotong royong, yaitu percaya kekuatan di luar dirinya. Dalam pidato 1 Juni 1945 itu, BK menegaskan, prinsip Ketuhanan YME merupakan titik temu nasionalis sekuler dan kelompok agama yang maunya teokrasi.

Jalan tengah ini wujud unik ideologi Pancasila selain juga merupakan jalan tengah dari dua pilihan ideologi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pancasila mengambil keunggulan dari keduanya, yaitu, 'kebebasan' dari kapitalisme dan 'solidaritas sosial' dari sosialisme.

Demokrasi Pancasila dengan sila pertamanya memungkinkan Pancasila menjadi rumah bersama umat semua agama ataupun keyakinan. Pada praktiknya, meski agama merupakan wilayah privat, selalu ada menteri agama yang tugasnya untuk memastikan kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan diwujudkan sesuai amanat Pasal 29 UUD 1945.

Selain nasionalisme religius, BK juga mengingatkan, nasionalisme Indonesia berangkat dari pengalaman sebagai bangsa yang mengalami penjajahan panjang sehingga Pancasila adalah antipenjajahan dan penindasan.

Pancasila menolak penjajahan mulai dari pikiran, seperti ideologi transnasional, apalagi bentuk eksploitasi sumber daya nasional. Sehingga, bagi PDIP, solidaritas global atau internasionalisme hanya bisa dibangun di atas taman sari nasionalisme-nasionalisme.

Tuduhan PKI ke PDIP sungguh menggelikan dan menunjukkan tidak paham Pancasila sebagaimana uraian di atas. Sukarno pernah dengan keras mengingatkan, Marxisme itu tentang pemikiran bagaimana kesadaran politik masyarakat dipengaruhi teknik mencukupi kebutuhan hidup, alias ekonomi. Bukan sebaliknya.

Sehingga BK menegaskan, dalam Marxisme atau Sosialisme ada banyak aliran: sosialisme demokrasi, sosialisme religius, sosialisme Lenin yang komunis, dan ada sosialisme anarkis. Pancasila yang berprinsip Ketuhanan YME jelas berbeda jauh dengan Leninisme yang komunis.

Sukarno menuntut perlunya demokrasi memperjuangkan keadilan ekonomi, tetapi tidak harus berbentuk komunisme ala Cina yang antiagama. Sukarno tetap berpijak pada keimanan Islamnya ketika sebal dan berontak pada demokrasi politik prosedural yang mengabaikan kesejahteraan sosial.

Sukarno mendukung konsep demokrasi ekonomi yang merupakan kritik para sosialis demokrat Eropa (Alder dan Bauer). Demokrasi parlementer memang menjamin rakyat boleh ikut pemilu, tapi akses-akses sumber daya ekonomi telah dikunci dan langgeng di tangan para pengusaha kaya yang mengontrol parlemen.

Maka Sukarno mengajukan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi saat pidato 1 Juni 1945. Demokrasi ekonomi ini justru menjadi isi dari Konsep Demokrasi Musyawarah Mufakat sila keempat. Sila keempat dan kelima tidak boleh dipisahkan, karena dalam Pancasila kedaulatan rakyat adalah untuk tujuan mewujudkan keadilan sosial.

Sukarno kemudian mengembangkan konsep sosialisme Pancasila yang di dalamnya ada prinsip Ketuhanan YME. Ini beda dengan kebanyakan model sosialisme demokrasi yang banyak dikembangkan di Eropa Barat hingga saat ini, termasuk oleh negara-negara eks Eropa Timur setelah komunisme tumbang.

Jadi, apakah Sosialisme Pancasila? Sukarno mendorong konsep dan praktik 'demokrasi terpimpin' dengan berpedoman pada naskah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang bervisi jauh dan perspektif lengkap (bukan berisi aspek ekonomi saja).

Sukarno juga menjalankan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing menjadi BUMN-BUMN. Banyak tokoh sipil dan militer diserahi tugas menjadi CEO di BUMN-BUMN tersebut. Sayangnya, pengelolaan BUMN ini kacau, terutama akibat praktik korupsi sejak Orla dan makin intensif pada zaman Orba.

Kultur korup BUMN ini diwariskan, sehingga hingga kini kinerja BUMN belum optimal dan masih menjadi beban negara. BUMN belum bisa seperti Temasek yang telah mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional Singapura. Korupsi menjadi problem universal semua perekonomian. Banyak peradaban tua dan sudah bertahan lama, seperti Persia dan Ottoman juga hancur karena korupsi.

Cina paham ini, sehingga membentuk Komite Disiplin untuk menjaga agar perencanaan pembangunan jangka panjang mereka tidak disabotase korupsi. Artinya, Demokrasi Terpimpin untuk mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia akan berpeluang berhasil jika korupsi kita habisi. Cina bisa melakukan lompatan ekonomi dalam waktu 20 tahun sambil berperang melawan korupsi.

‘’Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina’’ adalah pesan bijak dari Nabi Muhammad supaya umat berpikiran terbuka. Belajar dari mana saja termasuk keberhasilan bangsa Cina dalam memajukan ekonomi sekaligus menghapus korupsi. Pancasila menjadikan jiwa kita merdeka, karena Pancasila sekaligus kepribadian bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika