Kamis 28 Sep 2017 18:40 WIB

Gubernur Sumbar Usulkan MoU Pimpinan Daerah se-Sumatra

Rep: Binti Sholikah/ Red: Gita Amanda
Rapat Forum IMT GT yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Foto: Pemprov Sumbar
Rapat Forum IMT GT yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengusulkan adanya penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara gubernur se-Sumatra untuk mendukung konektivitas dan pengendalian inflasi. Usulan tersebut disampaikan dalam acara Chief Ministers And Governors Forum (CMGF) ke-14 dalam The 23rd IMT GT Ministerial Meeting and Related Meetings di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 25 - 29 September 2017.

Acara tersebut diikuti oleh gubernur se-Sumatera dan perwakilan dari pemerintah Malaysia, Thailand dan Pemerintah Pusat. Rapat Forum IMT GT tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Beberapa usulan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno antara lain, berkaitan dengan pengendalian inflasi.

Gubernur Sumbar memberikan masukan perlu adanya data kebutuhan pangan antarprovinsi se-Sumatera. Kedua, perlu data potensi dan produksi pangan se-Sumatera. Serta perlu kesepakatan mekanisme pengiriman pangan antarprovinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing provinsi.

Usulan kedua, perlu adanya konektivitas penerbangan antar ibu kota provinsi se-Sumatera. Sedangkan usulan ketika terkait percepatan pembangunan rel kereta api antarprovinsi se-Sumatera.

"Agar ketiga hal tersebut di atas dapat efektif dilaksanakan, diperlukan MoU antara gubernur se-Sumatra," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (28/9).

Menanggapi hal yang demikian, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik. Menko Darmin meminta hal yang disampaikan Gubernur Sumbar menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti segera.

Dalam pertemuan tersebut, juga melibatkan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing provinsi untuk melakukan berbagai diskusi untuk pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement