REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyampaikan keheranannya mengapa ambang batas pencalonan presiden atau "presidential treshold" sebesar 20 persen dipermasalahkan padahal angka ini sudah diterapkan pada duapilpres sebelumnya.
"Saya juga bingung kenapa angka ini digugat di Mahkamah Konstitusi padahal dua kali pilpres di zaman SBY juga segini angkanya tapi tidak ada masalah," katanya di Padang, Rabu saat menghadiri penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada Megawati Soekarno Putri oleh Universitas Negeri Padang, Rabu (27/9).
Tidak hanya untuk pilpres pada pelaksanaan pilkada serentak 2015 dan 2016 ambang batas pencalonan juga ditetapkan 20 persen tetap tidak ada masalah. "Mungkin ada partai baru yang juga ingin tokohnya jadi calon presiden, tapi itu sah-sah saja dalam demokrasi," katanya.
Pada sisi lain ia menyampaikan pada Agustus 2018 partai atau 10 bulan lagi partai politik sudah mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung. "Tentunya awal 2018 sudah ada proses rekrutmen dan verifikasi dari seluruh partai politik untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden," katanya.
Tidak hanya itu, awal 2018 juga sudah dimulai penyusulan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, kabupaten dan kota sehingga secara politik pemerintahan saat ini efektif tinggal 10 bulan. Tahapan penjaringan calon presiden dimulai awal 2018 sebagai upaya mempertahankan sistem presidensial sehingga pada 20 Oktober 2019 sudah ada sidang paripurna MPR RI untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Kemudian pada 2018 juga berlangsung 171 pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten dan dan 39 kota yang total pemilihnya sudah mencapai 61 persendari total penduduk yang punya hak pilih di Indonesia. "Artinya pilkada serentak 2018 juga sudah beraroma pemilu legislatif dan pilpres mengingat di daerah-daerah padat penduduk seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur sampai ke Papua digelar pilkada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika