REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berterimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ikut membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal tersebut merupakan apresiasi atas langkah KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada beberapa kepala daerah.
"Kami terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang ikut membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujar dia di Gedung Nusantara II, Senin (25/9).
Tjahjo mengatakan, dirinya sebagai Mendagri sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, harus juga bersifat efisien taat kepada hukum untuk mempercepat reformasi birokrasi pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat otonomi daerah.
Tjahjo juga mengatakan, sedari awal menjabat sebagai Mendagri, agar dirinya dan semua pihak di dagri, pusat dan daerah memahami detil area rawan korupsi. Area tersebut terkait dalam perencanaan anggaran, dana bansos, retribusi dan pajak, belanja barang dan jasa dan terakhir adalah jual beli jabatan.
Adanya OTT tersebut memberikan bukti adanya korupsi, padahal sistem e-government itu sudah dicanangkan sejak awal untuk mencegah adanya korupsi di dalam negeri. "E-planning, e-budgeting, sampai yang kasus di Cilegon yang masalah perizinan sampai e-permitt bagian sudah ada semua. Tapi toh masih bisa dilanggar," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
