REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera menyiapkan perangkat audit dana partai politik seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk dana setiap satu suara yang diperoleh partai politik yang lolos di Parlemen.
"Bersamaan dengan peningkatan anggaran itu kami minta pemerintah menyiapkan perangkat untuk melakukan audit pada partai politik. Jangan sampai dana sudah diberikan tetapi sistem auditnya belum," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (20/9).
DPR dan pemerintah sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran dana partai politik yang lolos di parlemen, dari sebelumnya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Imam mengatakan, perangkat audit bagi dana parpol tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi anggaran.
"Karena itu kami meminta perangkat auditnya sehingga nanti uang negara ini, bisa betul-betul dipertanggungjawabkan oleh partai politik," katanya.
Ia mengatakan, selain untuk biaya operasional partai politik perlu juga untuk memikirka pendidikan politik masyarakat oleh partai politik. "Karena salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik ke masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, pengalaman di luar negeri, seperti di Jerman, lembaga atau yayasan untuk pendidikan politik ke masyarakat yang terafiliasi ke partai politik didanai oleh negara. Hal itu dapat menjadi salah satu contoh untuk pengembangan pendidikan politik oleh partai politik.
Sementara itu, ia mengatakan, PKS siap untuk menyongsong perangkat audit dalam penggunaan dana parpol. PKS, menurut dia, salah satu misinya adalah menjadi partai politik yang modern dengan tata kelola yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
