REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan kemanusian untuk masyarakat Rohingya kembali akan dikirimkan pemerintah Indonesia. Kali ini pemerintah lebih memilih menyalurkan bantuan tersebut ke Myanmar untuk masyarakat Rohingya yang berada di kawasan Rakhine State.
Meski demikian, pemerintah yang telah mengirimkan tim advance tetap belum mendapatkan izin ikut serta dalam pengiriman barang bantuan hingga ke Rakhine State. Tim yang ikut serta hanya bisa memastikan bantuan ini masuk ke gudang logistik yang berada di Bandara Yangon, tempat pesawat Hercules yang membawa barang mendarat.
"Kita masih memproses dulu seperti biasa. Tapi kita akan tetap usahakan (ke Rakhinen State)," kata Duta Besar RI untuk Myanmar Salman Al-Farisi, Selasa (19/9).
Salman menjelaskan, hingga hari ini kedutaan besar RI (KBRI) masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar agar izin tersebut bisa selesai. Dengan ada izin untuk masuk ke Rakhine State maka pemerintah Indonesia bisa memantau secara langsung bantuan yang diberikan apakah disalurkan langsung ke masyarakat Rohingya atau ditahan terlebih dahulu di gudang logistik di sekitar pengungsian.
Menurutnya, persoalan ini berbeda dengan bantuan kemanusian yang terjad karena bencana. Untuk itu perlu kehati-hatiaan dan lebih sabar agar Indonesia bisa semakin mendapat kepercayaan dari pemerintah Myanmar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menjelaskan, pemerintah Myanmar secara lisan memang sudah memberikan akses pada tim yang berangkat. Namun, harus ada hitam di atas putih agar akses masuk ke Rakhine State lebih terjaga.
Willem sangat berharap bantuan dari Indonesia bisa dikawal secara langsung dan perwakilan dari pemerintah melihat langsung kondisi pengungsian yang ada di sana. "Kemungkinan besar akan disetujui," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
