REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9).
"Ada 2 juta lebih bidang tanah yang harus disertifikatkan di Kalimantan Selatan, tapi baru 770 ribu yang disertifikatkan, artinya kurang lebih 1,2 juta bidang yang belum bersertifikat artinya bapak ibu hari ini sangat beruntung sudah pegang yang namanya sertifikat," kata Presiden Joko Widodo di gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin.
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil total jumlah tanah di Kalsel berjumlah 2.030.615 bidang, namun yang sudah tersertifikat baru 771.171 bidang, artinya masih ada 62 persen tanah di Kalsel yang perlu disertifikatkan.
"Tapi di Indonesia ada 160 juta bidang, yang sudah punya sertifikat 46 juta, jadi separuhnya saja belum. Dulu di Kalsel hanya 6.000 sertifikat yang keluar, tahun ini harus 140 ribu di Banjarmasin harus keluar semua, harus dipercepat," ujarnya.
Alasannya bila tidak dipercepat maka sengketa lahan bukan hanya terjadi di Kalsel, tapi juga di tempat-tempat lain.
"Yang terjadi sengketa individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Sertifikat adalah hak hukum terhadap tanah yang bapak miliki, orang mau tanah kita tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah," jelasnya.
Presiden seperti biasa juga berpesan agar sertifikat tanah masyarakat tersebut diberi plastik dan difotokopi. Bila masyarakat ingin mengagunkan sertifikat itu ke bank, maka harus digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan untuk membeli mobil atau motor.
"Kalau ada untung, beli mobil silakan, pesawat juga boleh, tapi dari keuntungan bukan dari duit bank tadi," ucapnya.
Terakhir, Presiden juga berpesan agar masyarakat Banjarmasin menjaga kerukunan bangsa.
"Indonesia juga majemuk, 714 suku, agama berbeda-beda marilah kita jaga bersama-sama negara ini agar jangan sampai antarsaudara kita sebangsa dan setanah air tidak rukun. Jangan, perbedaan ini anugerah Allah sudah jadi hukum Allah, sudah jadi takdir Allah," ujar Presiden, menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
