REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan tiga Kementerian Koordinator lainnya (Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, dan Kemenko Perekonomian), mengikuti rapat kerja anggaran untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bidang pembangunan manusia dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, gedung Nusantara II Lt.1, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Selain Menko PMK, Puan Maharani dan jajaran Kemenko PMK, rapat kerja dihadiri oleh Menko Polhukam, Wiranto dan jajarannya; Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan jajarannya; serta Menko Maritim, Luhut Pandjaitan dan jajarannya. Menko PMK, dalam paparannya menjelaskan tentang 30 Program Prioritas Rencana Kerja dan Program (RKP) 2018 di hadapan sidang dewan yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Azis Syamsuddin ini.
"Khusus untuk bidang PMK, kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk Program Prioritas bidang PMK Tahun 2018 terbagi ke dalam tiga fokus program yaitu kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan karakter," papar Puan, dalam keterangannya.
Bidang kesejahteraan rakyat meliputi Pelayanan Pendidikan dan Agama berupa Jaminan Pelayanan Bersekolah (KIP); Peningkatan Kualitas Guru; Beasiswa; Pelayanan Beribadah; Pelayanan Kesehatan berupa JKN; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Preventif dan Promotif (Germas); Pembangunan Perumahan dan Permukiman berupa Penyediaan Perumahan Layak.
Air Bersih dan Sanitasi; Penanggulangan Kemiskinan berupa Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan, Kesehatan, Pendidikan); PKH; Pembangunan Keluarga; Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Kaum Marjinal; dan Pengelolaan Dampak Bencana.
Bidang Pemberdayaan Rakyat mencakup Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Revitalisasi Kebudayaan; Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan, Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga); Pembangunan Wilayah berupa Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Pembangunan Perdesaan; Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; dan Pelaksanaan Asian Games 2018.
"Untuk bidang Pendidikan Karakter fokus kerja dan program nantinya meliputi Revolusi Mental, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Karakter," papar Puan.
Jika merujuk pada indikator makro, KSP RKP bidang PMK 2018 menetapkan sasaran untuk masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak, dan sebagainya yang mencapai angka 71,5 dari 68,8 di tahun 2014; 69,5 di 2015; dan 70,18 di 2016.
Indeks GINI di tahun 2018 juga diupayakan mencapai 0,38 dari 0,39 di tahun 2016; Tingkat Kemiskinan juga diupayakan dapat berada di kisaran angka 9,5 persen - 10 persen dari 10,8 persen di tahun 2016. Tingkat Pengangguran pun diupayakan turun di angka 5 persen - 5,3 persen dari 5,5 persen di tahun 2016.
Cakupan layanan perlindungan sosial untuk kepesertaan JKN diupayakan pula bertahan di angka 92,4 juta peserta. Yang terakhir, indikator makro untuk indeks gotong royong dan pelayanan publik di tahun 2018 juga diharapkan terus meningkat.
Dengan total anggaran Rp.382.103.310.000,- Kemenko PMK mengalokasikan program dan anggarannya untuk program KSP sebesar 60,55 persen atau Rp.231,37 M yang difokuskan pada program bertajuk mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, mantap gotong royong, dan penunjang KSP.
Sebesar 39,45 persen dari total alokasi anggaran itu akan difokuskan pada belanja aparatur berupa operasional, kesekretariatan, dan sarana prasarana. Secara keseluruhan, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar Rp.0,56 M (0,15 %) terhadap Pagu di Tahun Anggaran 2017 ini yang mencapai Rp381.535.133.000.
“Kami tidak minta ditambah dan dikurangi karena memang sudah segitu angka yang dibutuhkan,” kata Menko PMK menutup paparannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika