Rabu 13 Sep 2017 16:07 WIB

SBY: Jangan Hanya Dukung KPK Saat Merasa Aman

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap seluruh partai politik konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan terhadap KPK, kata SBY, tidak hanya saat kadernya aman dari jerat korupsi.

"Jangan sampai kalau kader aman, mendukung KPK. Tapi kalau ada yang 'kena' lantas melakukan tindakan sebaliknya," kata SBY dalam diskusi bertajuk 'Integritas Partai Politik dengan Pimpinan KPK' di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Rabu (13/9).

Presiden Keenam RI itu menekankan, Partai Demokrat konsisten mendukung KPK. Meskipun, sejumlah kader partainya terjerat kasus korupsi di masa lampau, dukungan Demokrat untuk KPK tetap tidak berubah.

"Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan bernegara. Apapun alasannya kalau itu untuk melemahkan KPK, kita tahu, rakyat tahu, apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK. Meskipun Demokrat kadernya sebagian juga terlibat korupsi, kami tetap konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK," kata SBY.

SBY mengatakan, rakyat mengetahui KPK memiliki misi besar dengan tantangan besar. Rakyat juga mengetahui KPK memiliki banyak 'musuh'.

Oleh karena itu, Demokrat berharap seluruh komisioner KPK beserta staf dan jajaran tetap kuat dan tegas dalam menjaga integritas serta adil dalam memproses pelaku korupsi. Demokrat juga berharap KPK selalu menolak segala intervensi dari manapun, termasuk yang disebut dengan obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum.

"Demokrat berharap KPK menolak segala intervensi termasuk yang disebut obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu kejahatan yang dapat diberikan sanksi hukum berat," kata SBY.

Menurut SBY, memang banyak penyakit berkaitan politik dan demokrasi, antara lain, sebagian kader parpol melakukan korupsi, lalu di dalam pilkada dan pemilu ada praktik politik uang, serta ada keberpihakan oknum aparat negara. Penyakit tersebut harus dicegah dan diberantas bersama-sama.

SBY menekankan, Demokrat selama beberapa tahun terakhir terus berbenah diri, guna menjadi parpol yang dapat menjadi bagian dari solusi serta kemajuan. Demokrat menginginkan menjadi partai tengah yang modern.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement