REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyoroti kesenjangan sumber daya manusia (SDM) dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi S1 Kemenkumham hari pertama.

“Hasil ini perlu jadi alat ukur sistem pendidikan kita,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Badan kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/9).

Yasonna menyebut SKD hari pertama menunjukkan kesenjangan peserta di setiap daerah. Ia mencontohkan, dari 120 peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya empat yang dinyatakan lolos SKD.

Yasonna akan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengatasi persoalan itu. Ia berharap pemerintah dapat segera menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. “Masukan kesenjangan daerah perlu pikirkan bersama,” jelasnya.

Yasonna berharap perbaikan sistem pendidikan dapat memperbaiki kualitas PNS. Kendati, ia mengatakan pemerintah tetap akan memberi pelatihan pada peserta CPNS yang lolos. “Akses ke pendidikan baik, tak sama dengan orang di kota karena aksesnya lebih banyak dan baik,” tutur Yasonna.

Ia berujar pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja menjadi prioritas Kemenkumham. Menurutnya, tidak masalah mengeluarkan anggaran lebih besar untuk melatih pegawai. “Untuk penguatan SDM memang mahal, untuk jadi orang pintar harus sekolah baik,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiyono mengatakan sebanyak 1.146 peserta CPNS telah mengikuti SKD hari pertama hingga pukul 15.00 WIB. Dari jumlah tersebut hanya 225 yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

“Baru 25 persen yang memenuhi passing grade,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika