REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggelar dialog publik bertema "Merajut Kebinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan yang terkandung dalam Pancasila". Dialog ini sebagai upaya untuk melawan maraknya beredar isu sara yang, yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Dialo tersebut dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa yakni, HMI Pontianak, GMKI Pontianak, PMKRI Pontianak, GMNI Pontianak, ILMISPI, dan organisasi mahasiswa daerah yang ikut hadir FOKMAS, PERMATA, FORMAJAS, IMTEK, HIMAKES, dan beberapa mahasiswa lainnya yang ada di Pontianak sebagai pembicara. Kegiatan yang di gelar ini merupakan kesatuan yang terkandung dalam pancasila.
Ketua Umum IMTEK Ibram berharap, kegiatan ini bisa merangkul berbagai golongan agama, dan suku yang ada di Kalbar untuk terus di tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. "Kebinnekaan harus dijaga, dirawat, dan diwariskan, karena kebhinnekaan adalah nilai yang harus di junjung tinggi demi keselamatan bangsa," katanya.
Ia melanjutkan, kerukunan menjadi kekhasan dan dieksi dengan toleransi sehingga tidak boleh melakukan upaya yang memecah belah bangsa ini. "Toleransi menjadi hal mendasar dalam menjaga kebhinekaan Indonesia," tegas Imbran.
Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menilai, dalam beberapa waktu terakhir ini masalah disintegrasi, intoleransi antar sesama anak bangsa terus mencuat. Hal ini dapat menciderai eksistensi ideologi bangsa yang selama ini terjaga sejak Indonesia merdeka, 72 tahun yang lalu.
Ibram mengatakan, persoalan ideologi bangsa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika semestinya sudah tuntas dalam penerapannya. Sebab, Indonesia merdeka sudah cukup dewasa dalam berbangsa dan bernegara, karena saat ini mestinya tidak ada perselisihan dalam perbedaan, akan lebih dari perbedaan hal tersebut mau membangun ideologi baru kuat, kokoh dalam penentuan persahabatan berbangsa dan bernegara.
"Tentu sebagai bentuk respon dari hal bangsa, yang mengkhawatirkan mengarah kepada perpecahan bangsa, indikasi adanya pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja untuk merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Hal demikian tentu sangat tidak kita inginkan," ujarnya.
"Oleh karena itu, kami sebagai peserta dialog menggagas kebhinnekaan dan toleransi sekaligus mendeklarasikan secara terbuka kepada pihak yang berwewenag untuk menjaga keutuhan NKRI baik dari unsur TNI, POLRI, DPR, Pemerintah Pusat hingga Daerah," jelasnya.