REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon menegaskan, pentingnya pemberantasan korupsi dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Pandangan tersebut menjadi pembuka dalam diskusi panel yang diselenggarakan GOPAC bersama UNDP, WFD, dan UNODC.
"Pemberantasan korupsi merupakan syarat penting bagi setiap negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (7/9).
Menurut Fadli, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tapi ketika praktik korupsi masih masif. Maka pembangunan tidak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat global untuk kehidupan yang lebih baik. Kata Fadli, korupsi telah menjadikan pemerintah lemah dalam mendeliver program dan kebijakan pembangunan kepada rakyatnya.
Korupsi telah membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, dan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, lanjutnya, korupsi juga telah mendorong rendahnya inovasi sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Fadli juga menekankan pentingnya peran parlemen dunia dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Fadli menjelaskan Parlemen memiliki tiga peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Pertama yaitu melalui peran legislasi, kedua melalui peran kontrol anggaran, dan ketiga melalui peran pengawasan.
"Optimalisasi ketiga peran ini sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi," katanya.
Selain itu, Fadli juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarparlemen sangat dibutuhkan untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif. Fadli menegaskan tanpa kerjasama yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dari parlemen seluruh dunia, maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
"Kerja sama parlemen akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi yang menjadi target SDGs," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika