REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kabupaten Sleman baru saja mengukuhkan relawan kumuh di 75 desa. Kecuali Kecamatan Prambanan dan Cangkringan, sebanyak lima orang dari tiap desa baru saja dikukuhkan sebagai relawan Pencegahan dan Penanganan Kumuh Sleman (P2KS).
Pengukuhan ditandai penyematan pin secara simbolis dari Bupati Sleman Sri Purnomo. Dalam sambutannya, ia mengingatkan kalau relawan P2KS merupakan garda depan dalam memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat. Ia meminta, mereka bisa seoptimal mungkin membekali diri dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh.
"Saya harap komitmen dalam menyukseskan program itu dapat benar-benar dipegang teguh berbagai komponen yang terlibat, sehingga tujuan pencanangan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dapat tercapai dan jadi solusi akan permasalahan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Sleman," kata Sri, Selasa (5/9) lalu.
Senada, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP dan Kawasan Permukiman, Setiantono menuturkan, tujuan pengukuhan relawan Pencegahan dan Penanganan Kumuh Sleman memberikan kesadaran kepada masyarakat. Terutama, tentang target nol persen yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
"Dan, menguatkan kapasitas masyarakat dalam rangka penanganan kumuh, serta membangun perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam penataan permukiman," ujar Setiantono.
Kegiatan penanganan kumuh di Sleman diawali pendataan pada 2014 di semua desa, dan diperoleh prioritas penanganan sampai 2019 sebanyak 17 desa dan 45 titik dengan luasan 162,93 hektare. Sedangkan, lokasi belum prioritas dilakukan pencegahan lewat pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi.
Selain itu, ada pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri menargetkan tahun ini luas kawasan kumuh berkurang 68,25 hektare, 2018 berkurang 35,5 hektare dan 2019 berkurang 162,93 hektare. Maka itu, dibutuhkan sinergi yang baik antara pemangku kebijakan maupun masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika