REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta ketegasan sikap Pemerintah Indonesia dalam melihat kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada kelompok Muslim Rohingya di Myanmar beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan perdamaian secara luas.
"Maka harus ada cara yang lebih maju. Terus terang saya menginginkan Indonesia bersikap yang lebih maju, mesti ada upaya untuk menghentikan darah dan air mata," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/8).
Sebab, selama ini Pemerintah Indonesia dan negara lainnya kerap menyampaikan pesan perdamaian, bahkan tidak sedikit juga bantuan kemanusiaan kepada Rohingya. Namun, hal itu tidak juga digubris oleh pihak Myanmar.
Karenanya, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah terlibat aktif menghentikan kejahatan kemanusiaan dengan cara-cara yang lebih tegas.
"Jadi, harus ada cara. kalau skema ASEAN nggak bisa, pakai skema lain, skema OKI, PBB, menurut saya sudah saatnya Indonesia memelopori keterikatan pasukan perdamaian PBB, kalau ASEAN pasif," ujarnya.
Indonesia juga, kata Fahri, jangan takut untuk bersikap tegas di kawasan ASEAN, terkait isu Rohingya tersebut. Ia menegaskan, Indonesia juga tidak dalam kapasitas mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar. Namun, persoalan Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan.
"Saya nggak setuju di kawasan Indonesia yang besar dan lebih dari 50 persen penduduk ASEAN adalah Indonesia terus kita pasif, negara apa kita ini. Indonesia nggak boleh abai dengan isu kemanusiaan, harus tegas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
