REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto mengatakan, pembengkakan anggaran DPR, termasuk untuk pembangunan gedung baru, menunjukkan tumpulnya sensitivitas DPR. Sebab, kondisi ekonomi nasional kini kurang menggembirakan.

"Demikian pula, kuantitas dan kualitas legislasi DPR masih memprihatinkan. Sebelumnya, telah miliaran rupiah dikeluarkan negara untuk renovasi kompleks DPR Kalibata," kata Arif saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (23/8).

Arif menambahkan, tidak mudah memahami jalan pikiran DPR. Kesulitan memahami jalan pikiran para anggota dewan tersebut bukan karena terlalu canggihnya argumentasi para pemimpin lembaga tersebut. Melainkan lantaran miskinnya landasan logis berbagai kebijakan DPR.

"Yang terakhir adalah pengajuan anggaran 2018 sebesar Rp 7,2 triliun, termasuk Rp 500 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan gedung baru DPR dan penataan kompleks gedung DPR," ucap Arif.

Usulan pembangunan gedung baru DPR, lanjut Arif, sudah muncul sejak 2006. Tiga periode DPR berkeras membawa kepentingan sendiri untuk diakomodasi dalam APBN. Bahkan, pada 2011 rencana tersebut telah resmi dibatalkan, dengan Rp 9 miliar telah dikeluarkan untuk merancang desain bangunan. "Alih-alih mundur, DPR bahkan mengajukan usul penataan kompleks parlemen," tambah Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika