Rabu 23 Aug 2017 10:21 WIB

Pemkot Surabaya Tanggung Biaya Pemakaman Warga Miskin

Tempat Pemakaman Umum (TPU) / Ilustrasi
Foto: Republika/Prayogi
Tempat Pemakaman Umum (TPU) / Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin yang meninggal dunia di Kota Pahlawan. Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan pelaksanaan program sosial itu karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan relatif banyaknya biaya untuk pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia.

"Anggarannya tidak cukup Rp200 ribu untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota," katanya, Rabu (23/8).

Menurut dia, kenyatan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, dan upah penggali makam.

"Total mengeluarkan Rp800 ribu untuk keluarga miskin yang meninggal dunia," katanya.

Agustin mengatakan bahwa bantuan tersebut untuk warga miskin yang rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap. Pemerintah kota lewat pembahasan KUA PPAS 2017 perubahan mengangarkan melalui belanja program. Ia menambahkan bahwa anggaran pemakaman gratis bagi keluarga miskin pada tahun ini untuk 5 bulan ke depan. Jika pada tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia di Kota Surabaya sebanyak 900 orang. Agustin memperkirakan dari jumlah itu sekitar 10 persen adalah keluarga miskin.

"Kalau 10 persen saja, yang di-cover sekitar 80-an," katanya.

Karena program ini baru permulaan, dalam KUA PPAS 2017 perubahan, pemerintah kota mengalokasikan dana sekitar Rp280 juta.

"Sebanyak 80 orang meninggal dikalikan 5 bulan dikalikan 800 ribu," katanya.

Mekanisme untuk mendapatkan biaya pemakaman gratis, lanjut dia, pihak keluarga meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) kepada RT, RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau kecamatan hingga Dinas Sosial.

"Begitu tidak mampu berdasarkan SKTM langsung diambil alih Dinsos," katanya

Agustin mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut tidak berupa uang, tetapi belanja program yang ditangani Dinas Sosial Sosial.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement