REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan perekaman KTP elektronik tuntas akhir tahun ini. Penyelesaian ini untuk melancarkan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang diselenggarakan ratusan kabupaten/kota.
"Kalau secara prinsip tahun ini selesai (ktp elektronik) kok," kata Tjahjo kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital' di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Selasa (22/8).
Tjahjo mengatakan berdasarkan data terakhir hingga Juli 2017 ini, warga Indonesia yang telah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 94,31 persen atau sekitar 174.715.105 jiwa yang telah wajib memiliki kartu identitas. Sisanya sebesar 5,69 persen atau sebanyak 10.534.606 penduduk yang belum merekam.
Ia pun meminta pemerintah daerah agar aktif melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik sehingga bisa segera dituntaskan. Dengan demikian, dia menyatakan, tidak menganggu proses penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Kalau di pelosok naik motor nggak ada masalah. Surabaya bisa. Abis magrib Bu Wali Kota (Tri Rismaharini) nugasin stafnya pakai motor door to door ke RT RW, selesai," ujarnya.
Tjahjo menuturkan pemerintah daerah untuk proaktif menyikapi KTP ganda milik warga. Sekarang ini, warga yang memiliki KTP ganda menjadi persoalan utama. Ia menyebutkan ada hampir 800 ribu warga Indonesia yang memiliki KTP ganda.
Dia menilai hal ini justru bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan pilkada. Ia pun mengatakan pemerintah daerah perlu membantu KPU untuk memenuhi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). "Soal masih ada dobel tinggal kita cek lagi. Masih ada nggak di RT RW situ. Di TPS kan sesuai yang ada di kelurahan RT RW. Kami ingin pilkada ke depan ini selesai (ktp elektronik) sehingga pileg dan pilpres tuntas semua," kata dia.
Ia mengatakan sebelumnya perekaman dan pencetakan KTP elektronik memang sempat terkendala dengan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang hingga kini masih dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun, ia menyebutkan saat ini sudah tidak lagi hambatan. Bahkan, Kemendagri telah menyebar tujuh juta blanko KTP untuk pencetakan KTP elektronik bagi warga yang sudah merekam.
Terkait persiapan pelaksanaan pilkada, ia meminta pemerintah daerah untuk terus mendukung dengan panitia penyelenggara Pilkada. Salah satunya dengan dukungan anggaran yang tidak dipersulit. "Kami (Kememdagri) hanya terus memonitor daerah agar anggarannya tidak dipersulit. Pengertian cukup tercukupi harus diwujudkan. Kalau tidak bisa diserahkan penuh ya bertahap tapi sesuai mekanisme," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika