REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek belum diberlakukan. Namun, sudah banyak masyarakat yang menyatakan penolakannya. Mereka tidak setuju dengan penerapan itu karena dinilai merepotkan dan menghambat pekerjaan.
Elvira wanita karier asal Pariaman menolak keras penerapan ganjil-genap di jalur tol. Menurutnya penerapan itu sangat-sangat tidak masuk akal karena hampir semua pihak membutuhkan akses jalan tol tanpa ada hambatan.
"Enggak masuk akal, pemerintah bangun jalan tol itu karena hasil pembayaran pengguna jalan. Masa setelah jadi, mau dibatasi," katanya saat diminta Republika.co.id untuk menanggapi penerapan ganjil-genap, Senin (21/8).
Masyarakat terutama pemilik kendaraan kata dia pasti akan kesulitan jika penerapan itu sampai diberlakukan. "Bagaimana ketika kita ada kebutuhan mendesak misalnya ada orang tua atau sodar meninggal atau sakit masa kita harus nunggu datang sesuai plat nomor," ujarnya.
Menurut Elvira penerapan ganjil genap di jalan tol tidak akan berhasil jika tujuannya untuk mengurangi kemacetan. Karena kata Elvira kemacetan akan selalu terjadi selama pemerintah tidak membatasi penjualan kendaraan setiap perusahaan otomotif.
"Bisa enggak pemerintah minta pengusaha otomotif mengurangi penjualan mobil. Karena hulu masalah kemacetan begitu mudah orang punya mobil," katanya.
Sementara itu Idham yang sering menggunakan tol Jakarta-Cikampek untuk kepentingan bisnis fashion ini mengaku kerepotan jika penerapan ganjil-genap sampai diberlakukan dan menjadi aturan baku untuk ditaati semua warga masyarakat pemilik kendaraan roda empat.
"Jalur tol itu bukanya pilihan untuk sampai tujuan kenapa mesti dibatasi. Kalau saya yang sering bolak balik Jakarta-Bandung pasti kerepotan," ujarnya.
Menurut Idham kebijakan ganjil-genap tidak cocok jika diberlakukan di jalan tol karena begitu banyak warga negara Indonesia membutuhkan jalur tol sebagai penunjang segala aktivitasnya setiap saat.
Daripada menerapkan ganjil genap di jalan tol, lebih baik kata Idham bagaimana masing-masing pemerintah daerah membuat aturan agar warga masyarakat yang bekerja di sektor-sektor bisnis ketika bekerja menggunakan kendaraan umum.
"Misalnya untuk di Jakarta sektor bisnis ada di Sudirman-Thamrin nah bagaimana supaya mereka ketika ke kantor tidak menggunakan kendaraan pribadai tapi kendaraan umum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
