REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan mekanisme KPK melindungi saksi sebuah kasus, pascameninggalnya Direktur PT Biomorf Lone LCC Johannes Marliem yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). "Saksi kunci kan harusnya dilindungi karena keterangannya signifikan, relevan dan pernyatannya sangat dinanti," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (14/8).
Dia mempertanyakan mekanisme KPK melindungi saksi dalam kasus yang ditanganinya. Padahal, seharusnya institusi itu meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membantu karena menjadi kewenangannya.
Menurut Fahri, KPK tidak bisa mengoordinasikan tugas tersebut kepada LPSK bahkan institusi itu cenderung 'takut' kepada KPK karena beberapa kasus sempat menanyakan apakah disetujui KPK atau tidak. "Komnas HAM juga begitu, ketika orang meminta perlindungan HAM, Komnas bertanya bagaimana sikap KPK. Selain itu Direktorat Jenderal Imigrasi juga sama, mencekal atas perintah KPK padahal ada hukum imigrasi," ujarnya.
Selain itu Fahri juga mengaku tidak sepakat dengan penetapan Johannes sebagai saksi kunci oleh KPK. Hal itu, menurut dia, karena institusi pemberantasan korupsi itu belum pernah memeriksa Johannes sejak kasus KTP-elbergulir. "Bagaimana bisa disebut saksi kunci padahal Johannes belum pernah diperiksa. Dan kami tidak pernah dengar signifkan apa yang dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Direktur PT Biomorf Lone LCC Johannes Marleim diduga tewas bunuh diri di kediamannya di komplek perumahan Beverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat, pada pekan lalu. Nama Johannes muncul dalam kasus KTP-el tidak lama setelah KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dan nama Johannes disebut jaksa sebanyak 25 kali dalam persidangan kasus tersebut.
Biomorf Lone LLC merupakan perusahaan yang bergerak sebagai penyedia layanan teknologi biometrik dan pemasok alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system (AFIS) kepada konsorsium penggarap proyek KTP-el.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
