REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Jelang HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti, kualitas pendidikan di wilayah pelosok masih terbilang rendah. Apalagi dengan terbatasnya jumlah guru turut menyulitkan peningkatkan kualitas pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati Garut Rudy Gunawan yang menyebut sekolah di pelosok Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih belum mencukupi. Bahkan kekurangan itu belum bisa ditutupi meski sudah ada guru honorer atau pegawai negeri sipil (PNS). Alhasil kegiatan belajar mengajar belum dapat berjalan secara secara ideal. "Paling banyak kekurangan guru saat ini ditingkat SD dan SMP, terutama di daerah pelosok itu sulit kami penuhi walau ada yang PNS dan honorer," katanya kepada wartawan.
Ia menyatakan Kabupaten Garut mempunyai daerah luas dengan jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA amat banyak. Kesemua sekolah itu tersebar di 42 kecamatan. Berdasarkan laporan awal saja, ia memprediksi jumlah kekurangan guru mencapai enam ribu. "Kami kekurangan guru sekitar enam ribuan," ujarnya.
Angka kekurangan itu muncul berdasarkan perhitungan lantaran banyaknya guru berstatus PNS memasuki masa pensiun dan larangan pengangkatan guru honorer. Sebagai solusi sementara kekurangan guru, Pemkab Garut mengusulkan pengangatan guru menjadi PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) sebanyak 1.200 orang. "Sesuai kemampuan anggaran kami maka mengusulkan pengangkatan guru honorer sebanyak 1.200 orang ke Kemenpan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ade Manadin mengakui kekurangan guru memang terbilang masif. Berdasarkan perhitungan kebutuhan guru di tingkat SD saja, kata dia, masih dibutuhkan sekitar 1.970 guru. Ia menilai masalah kekurangan guru terjadi akibat pelarangan penangkatan tenaga guru honerer. "Kalau pemerintah mengangkat guru honorer menjadi CPNS Guru SD maka akan memenuhi standar pelayanan," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
