Sebelumnya, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Dukcapil Propinsi NTB, Rusman, memgatakan, Pemprov NTB mendorong warganya memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi SDA, baik berupa pantai, laut, gunung, hutan, embung, infrastruktur, sosial budaya, kuliner, dan produk unggulan. Rusman menilai peranan penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha desa dengan hak otonom berbisnis yang diharapkan menjadi holding company dengan berbagai jenis unit usahanya, termasuk unit usaha wisata desa.
Melalui anggaran desa, kata Rusman, maka pengembangan wisata desa bisa di intervensi untuk pembuatan titik-titik wisata, mempercantik destinasi, dan merangkul semua pihak untuk kemajuan desa. "Ini juga penting agar legalitas pengelolaan dan pungutan yang terkait dengan pengelolaan wisata desa dapat dibuatkan peraturan desa sebagai landasan legal formal secara hukum dan menghindari multi interpretasi makna pungli," kata Rusman.
Rusman menuturkan, wisata desa akan menghadirkan dampak domino terhadap kehidupan masyarakat desa, mulai dari bagi penjualan air minum, kuliner, hasil kerajinan, sampai kepada menyewakan beberapa kamar rumah penduduk sebagai homestay ala desa.
"Konsep detailnya sedang dimatangkan seperti juga bagaimana desa memiliki potensi tracking untuk dikembangkan, baik sepeda, motor, atau mobil wisata," ucap Rusman.
Rusman menyampaikan, tidak menjadi persoalan masalah jika pengelolaan desa wisata diserahkan kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis) atau pelaku wisata lainnya. Namun, demi tertibnya pelaksanaan dalam perspektif hukum, maka, Rusman menyarankan untuk dimasukkan menjadi bagian dari unit usaha Bumdes tanpa menganggu penghasilan yang selama ini diperoleh oleh teman-teman pelaku pariwisata.
Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi meminta fasilitator desa segera menyusun literasi data desa, yang kemudian bisa ditampilkan dalam website desa. Menurut pria yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB), ketersediaan data sangat dibutuhkan sebagai modal startegis di setiap lini pembangunan, termasuk pembangunan sektor terkecil di pemerintahan desa.
TGB menegaskan, selain pembangunan fisik, hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan data spasial tentang kondisi faktual desa. Data tersebut harus mudah diakses sehingga pembangunan desa dapat lebih terarah dan dapat dikawal oleh seluruh masyarakat desa, terangnya.
"Buatlah website desa dan masukkan seluruh datanya, termasuk APBDes-nya agar semua masyarakat bisa mengaksesnya. Karena hal itu merupakan bagian dari akuntabilitas desa kepada masyarakat," ujar TGB dalam Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (RKMD) Angkatan VI Tahun 2017 di kantor UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi NTB, Mataram, NTB, Senin (7/8).
TGB juga menyampaikan peran penting para fasilitator desa yang berkontribusi besar bagi kemajuan daerah. "Wajah desa juga ditentukan dedikasi anda semua," kata TGB menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
