Rabu 09 Aug 2017 18:47 WIB

Golkar akan Buka Pembicaraan dengan Megawati

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Foto: antara/Ahmad Subaidi
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengungkap rencana pembicaraan lebih lanjut antara Partai Golkar dan PDIP terkait koalisi di Pilkada 2018. Bahkan kalau perlu, pembicaraan juga melibatkan antar Ketua Umum masing-masing partai.

"Tadi saya baru telpon Pak Hasto (Sekjen PDIP) bahwa perlu konfimasi dan pembicaraan dengan Ibu Mega karena ada banyak Pilkada ya di Indonesia ini yang kerjasama kita dengan PDIP di beberapa daerah, baik di daerah timur, tengah hingga barat," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/8).

Untuk Pilkada Jabar sendiri, koalisi Partai Golkar bersama PDIP untuk mengusung kader Partai Golkar Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar. Namun terkait pasangan calon wagub apakah berasal dari PDIP atau bukan, masih dalam tahap penjajakan.

"Ya dari PDIP sendiri dalam rapat saya dapat info dan juga memang menawarkan ada wakilnya dari PDIP dan tentu sekali lagi kita ikuti dari DPP Partai Golkar mengikuti kesepakatan-kesepakatan dari disana bahwa ini diserahkan kepada DPD," ujarnya.

Idrus mengungkap, terkait koalisi Partai Golkar dengan partai lain di Pilkada juga akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Sehingga, koalisi Partai Golkar dengan partai tertentu di satu daerah tertentu, tidak selalu juga terjadi di daerah lain.

"Tentu juga tergantung basis-basis partai masing-masing, Partai Golkar basisnya ada dimana, PDIP basisnya ada dimana, NasDem ada dimana, bahkan PKB, PPP dan partai-partai lain, Demokrat, PKS, Gerindra dan partai-partai lain juga tentu kita akan cair semua untuk melakukan komunikasi-komunikasi," ujarnya.

Namun ia tidak menampik, koalisi partai politik pendukung pemerintah juga berpengaruh pada koalisi parpol di Pilkada 2018. Hal ini juga sebagai upaya mengefektifkan Pemilu 2019.

"Memang, kalau kita ingin jujur mengkaitkan ke depan itu juga barangkali akan lebih efektif tapi itu tidak lengkap. Kalau misalnya koalisi di pusat diturunkan ke bawah efektivitas 2019, sangat tidak mutlak tergantung ciri karakter daerah," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement