REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Viktor Laiskodat melalui jalur hukum disebut sebagai langkah yang reaktif dan spontan. Meski begitu, hal itu diharapkan dapat ditemukan pemecahan masalahnya di pengadilan agar dijadikan pengetahuan dan pendidikan politik para politikus.
"Kini telah muncul reaksi dari partai politik (Parpol) yang dinilai negatif oleh Viktor. Mereka menggunakan jalur hukum untuk memecahkan masalah fitnah ini. Langkah ini cukup reaktif dan spontan," ujar pengamat politik dari Network for South East Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap kepada Republika.co.id, Ahad (6/8).
Ia pun menunggu sejauh mana langkah jalur hukum tersebut akan efektif dan benar-benar ditindaklanjuti. Meski langkah ini dinilai reaktif dan spontan olehnya, Muchtar tetap berharap pemecahan masalah dapat ditemukan di pengadilan.
"Jika Viktor bersalah dan kemudian dihukum pidana, maka hasil keputusan hakim dapat menjadi pengetahuan dan pendidikan politik. Sehingga tidak terjadi lagi seorang politikus Parpol menilai Parpol lain," katanya.
Selain langkah jalur hukum itu, lanjut dia, langkah bijak lain dari para Parpol yang dihina Viktor adalah mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI. Menurut Muchtar, langkah tersebut dapat menyebabkan Viktor dipecat atau diberhentikan sebagai seorang anggota DPR.
Sebelumnya, Viktor telah mendapat protes dari banyak pihak. Ini setelah pidatonya yang menyudutkan Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat menjadi viral di media sosial. Viktor pun dilaporkan ke Mabes Polri atas ucapannya tersebut.
Dalam video itu, Viktor menyinggung soal kelompok intoleran dan upaya mendirikan khilafah. Menurutnya, dalam gerakan khilafah semua wajib shalat dan tak ada perbedaan. Namun, video yang viral tersebut sepertinya tak utuh. Belum ada penjelasan langsung dari Viktor ihwal video tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika