REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat untuk ikut serta mengawasi penyebaran paham radikalisme. Salah satunya yang rawan penyebaran radikalisme ialah di lingkungan pendidikan.
Gubernur meminta Kesbangpol untuk turut serta dalam pengawasan risiko penyeberan paham radikalisme dimulai dari tingkat pendidikan dasar, hingga tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut dikatakannya sebagai upaya mencegah penanaman radikalisme di kalangan generasi muda.
"Mengapa pendidikan? Karena di bawah pendidikan ada jutaan anak-anak siswa, kalau kemudian pemahaman yang baik dan benar disebarkan kepada jutaan anak di sekolah," kata Heryawan, Kamis (27/7).
Dinas Pendidikan Jawa Barat, menjadi partner yang harus diajak bersinergi mengawasi potensi penyebaran radikalisme. Dinas Pendidikan membawahi puluhan ribu guru dan jutaan siswa di Jawa Barat. Sehingga hal tersebut harus dijadikan titik kontrol dan juga penguatan pemahaman kebangsaan.
Aher juga meminta Kesbangpol untuk menguatkan pemahaman generasi muda dalam segala permasalahan yang terjadi kini. Seperti korupsi, terorisme, HIV Aids, dan lingkungan hidup. "Itu semua penting diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Rudi Ganda Kusuma mengakui pihaknya memang hingga kini belum secara maksimal melakukan pengawasan di sekolah-sekolah di Jabar. Namun ia berkomitmen akan terus meningkatkan fungsinya sebagai lembaga yang menjadi Pendeteksi dan pencegahan dini ancaman radikalisme.
Sesuai dengan instruksi gubernur, Rudi mengatakan akan melakukan pengawasan secara bertahap. Yakni mengedepankan pengawasan dan penanganan secara persuasif, dengan menganalisis latar belakang terjadi paham radikalisme di masyarakat. Menurut dia, bisa saja pemahaman radikalisme muncul karena berbagai aspek, dan setiap aspeknya tersebut berbeda cara pendeteksian dan penangannya.
"Katakanlah penyebab radikalisme itu apa sih, apakah faktor perut, faktor akidah, atau apa, kalau masalah perut berati masalah ekonomi, dalam konteks ekonomi berarti harus dideteksi, apa yang harus dilakukan, dalam rangka memberdayakan orang tersebut agar tidak terjerat pada persoalan itu," kata Rudi.
Namun jika penyimpangan pemahaman tersebut berdampak dari ideologi, maka harus dilihat dulu bagaimana penyebaran paham tersebut disebarkan. Pengawasan akan dilakukan kepada seluruh elemen yang berada di lingkungan sekolah.
"Dalam konteks pemahaman keagamaan, mungkin ada yang salah di sana, apakah guru agamanya, rekrutmen guru agamanya, Kesbangpol harus lebih berfungsi ke depan, kita yang harus merumuskan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
