Rabu 26 Jul 2017 16:53 WIB

PDIP: PAN Sendiri yang Memisahkan Diri

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan keterangan pers terkait acara perayaan HUT PDIP ke-44 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (9/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PDIP enggan mempersoalkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap berbeda dengan pemerintah serta koalisi partai pendukung pemerintah. PDIP menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus tetap berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.

"Kita berharap bahwa proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan stabil, dengan atau tanpa PAN. PDIP tidak terganggu dengan itu, dengan atau tanpa PAN, pemerintahan harus berjalan. Bukan persoalan PDIP tapi persoalan PAN," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/7).

Begitu pun wacana keluarnya PAN dari koalisi partai pendukung pemerintah, yang menguat pascakeluarnya (walk out) PAN dalam Rapat Paripurna DPR dalam pengambilan keputusan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu Kamis (20/7) pekan lalu. Pasalnya dalam pertemuan antar koalisi partai di Istana Presiden pekan ini, PAN diketahui tidak termasuk di dalamnya.

Andreas kembali mengatakan, hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi PAN yang seharusnya komitmen dengan koalisi partai. Sebab, dalam beberapa kesempatan, PAN memang memiliki sikap yang berbeda dengan enam fraksi lainnya. "Sebenarnya kan dengan konteks ini kan PAN sendiri yang memisahkan diri gitu. PAN sendiri yang memutuskan untuk tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam mendukung usulan dari pemerintah (RUU) kemarin," ujarnya.

Apalagi, ditambah dalam internal PAN juga ada dinamika tersendiri apakah tetap di koalisi atau tidak. "Kemudian ada dinamika dalam PAN sendiri bahwa ada yang minta menarik. Nah itu bukan masalah PDIP. Tapi itu masalah PAN," ungkap Anggota Komisi I DPR tersebut.

Terkait persoalan RUU Pemilu yang menjadi penyebab sikap PAN berseberangan dengan koalisi partai, Andreas menilai, hal itu sudah dibahas panjang dalam Pansus Pemilu yang sejak awal mengupayakan terjadi musyawarah mufakat.

Menurutnya, dalam pembahasan juga ada tawar menawar antar fraksi sebelum mengerucut menjadi satu kesepakatan. Begitu pun di RUU Pemilu, di mana koalisi partai menjatuhkan pilihan di paket A.

Untuk dapat memilih paket A tersebut, PDIP juga harus mengorbankan sistem Pemilu dengan proporsional tertutup seperti yang diinginkan PDIP. "Dalam musyawarah mufakat kan ada take and give. PDIP kan tadinya juga mau proposional tertutup kan tapi kemudian kita mundur. Namun kemudian kan tidak bisa musyrawah, semua bisa lihat kan sampai malam. Nah setelah itu kan bagaimana kita ya harus terpaksa harus voting, sesuatu yang sebenarnya juga yang kita tidak kehendaki," katanya.