REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri dalam jajaran Kabinet Kerja guna membahas pemantapan program Bela Negara.
Menurut Jokowi, ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara saat ini semakin berkembang, baik meliputi ancaman fisik maupun non fisik hingga ancaman ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah tak akan membiarkan berbagai upaya sistematis yang bertujuan mengancam kedaulatan negara.
"Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia," jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7).
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan, pemerintah tak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman merongrong Pancasila. Menurut Jokowi, program bela negara ini dapat menghimpun energi kolektif bangsa guna menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Presiden pun mengatakan, bela negara merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat.
"Semuanya sesuai dengan amanah konstitusi memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara," ujarnya.
Karena itu, Presiden menginstruksikan agar nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme membela bangsa dipupuk sejak dini. Anak-anak, sambungnya, harus dididik untuk mencintai bangsa dan tanah airnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
