REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Mustafa Imran Lubis menyatakan, belum ada usulan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akan menggandeng investor asal Tiongkok untuk membangun kereta gantung di TNGR.
"Sampai hari ini, kami belum ada terima usulan soal kereta gantung," kata Lubis, Selasa (25/7).
Ia menuturkan, informasi mengenai rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, diperoleh hanya melalui media, sedangkan secara langsung dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan investor ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) belum pernah ada. Menurut dia, membuat kereta gantung bukan pekerjaan mudah, terlebih lagi di kawasan konservasi, seperti Gunung Rinjani.
"Jadi tidak mudah karena kalau sudah di kawasan konservasi berkaitan erat dengan persoalan lingkungan, ekosistem dan dampaknya," jelasnya.
Karena itu, sambungnya, posisi BKSDA bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju melainkan pembangunan kereta gantung ke gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia itu sulit memenuhi persyaratannya.
Wacana pembangunan fasilitas kereta gantung di kawasan TNGR menuai polemik di masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada yang menolak dan ada pula yang mendukung gagasan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akan bekerja sama dengan investor Tiongkok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
