REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur untuk mundur dari kabinet pemerintahan. Sebelumnya, PAN memiliki perbedaan sikap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, apabila PAN menginginkan mundur dari kabinet kerja maka pemerintah tidak bisa menghalanginya. Karena keputusan tersebut diambil berdasarkan keinginan partai yang bersangkutan.
"Ya kita kembalikan ke PAN, PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu tentu pemerintah tidak bisa menahan," ujar Jusuf Kalla yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (25/7).
Menurut Jusuf Kalla, jika Asman diperintahkan untuk mundur dari kabinet kerja semestinya yang meminta harus ketua umum PAN atau sekretaris jenderal PAN. Dia menegaskan, keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada partai yang bersangkutan.
"Kalau partai yang bersangkutan minta keluar nggak apa-apa, tapi bukan Pak Amien (Rais) harusnya ketum, sekjen," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, perbedaan sikap PAN dalam RUU Pemilu merupakan hal yang biasa dalam politik. Ini menunjukkan cerminan demokrasi bahwa tidak semua partai harus memilki pandangan yang sama. Dalam proses demokrasi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
"Ya demokrasi tidak semua sama, itulah demokrasi. Tapi demokrasi terakhir kan suara terbanyak menyetujui, ya itu berlaku," ujar Jusuf Kalla.
Dalam berita sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan menteri dari PAN di Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK. enurutnya, pernyataan ayahnya tersebut juga dapat menjadi masukan bagi presiden terhadap PAN dalam koalisi dengan pemerintah. Namun terakhir, presiden yang memiliki penilaian akhir.
Sebab, sejak awal PAN mau bergabung ajakan koalisi untuk memperkuat pemerintah dan mendukung kebijakan yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Sehingga walapun berada di koalisi pemerintah, PAN akan tetap mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
