REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang melakukan aksi walk out, tapi mengatakan tetap mendukung pemerintah, dinilai oleh pengamat politik Ray Rangkuti sebagai sikap mendua. Presiden Joko Widodo, tentu pantas untuk meresapi kembali akan diberikan kepada siapa hati partainya Amien Rais ini.
"Jokowi sudah bisa membangun proses ada enam parpol pro pemerintah dan empat parpol luar yang siap mendukungnya. Keberadaan PAN sudah sangat patut untuk dievaluasi. Dalam banyak peristiwa politik penting dan genting, PAN seperti tidak siap selalu bersama Jokowi. Bagi PAN bersikap mendua seperti sekarang hanya membuatnya bekerja setengah-setengah," jelas Ray.
Ray menuturkan, sikap PAN ini sangat tidak bagus bagi semua pihak. Bagi Jokowi, tentu jelas melemahkan konsolidasi politiknya. PAN selalu mengkritik dan dan mendukung pemerintah serba tanggung. Sementara, dia mengungkapkan, publik perlu pembedaan jelas antara partai oposisi dan partai penguasa.
"Kita sudah semestinya mulai mentradisikan bahwa di dalam atau di luar kekuasaan, peran parpol sama pentingnya. Era ikut menikmati kekuasaan tapi tak ikut bersamanya dalam masa-masa sulit politik, adalah sikap politik yang sudah harus ditinggalkan. Pilihannya adalah berkuasa atau mengoposisi," papar Ray dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/7) siang.
Tidak hanya PAN, pada saat yang sama nama Rini Soemarno, diungkapkan dia, juga layak dipertimbangkan untuk juga diganti. Perseturuan panjangnya dengan DPR sedikit banyak berimplikasi pada hubungan eksekutif-legislatif. Penggantian Rini, kata Ray, akan dapat meredakan ketegangan itu, sekaligus membuat posisi PDIP lebih tenang. Rini merupakan salah satu anggota kabinet yang banyak mendapat sorotan PDIP.
"Rasanya tidak dibutuhkan waktu terlalu lama untuk merealisasikan reshuffle dan penentuan PAN akan ke arah mana. Makin cepat dilaksanakan, konsolidasi politik Jokowi akan makin baik. Ada waktu yang cukup untuk kerja-kerja politik tanpa terganggu manuver-manuver internal koalisi," ujar lelaki kelahiran Mandailing, Sumatra Utara itu.
Sementara itu, dalam berkoalisi tidak ada nota kesepahaman (MoU) mendukung secara membabi buta. Kemudian membandingkan kondisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda sikap soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen saat ini, dianggapnya sebagai hal yang wajar.
Sikap mendua PAN, terlihat jelas dalam rapat paripurna RUU Pemilu. Ketua Umum PAN membantah jika dalam rapat penentuan Undang-Undang Pemilu, PAN melakukan aksi walk out. Zulkifli menjelaskan, PAN hanya absen atau tidak ikut menentukan dalam pemilihan opsi paket yang diputuskan pada Jumat (21/7). "Kalau saya setuju (UU Pemilu) saya bisa dimarahi para kader, oleh karena itu kita absen walaupun di media judulnya walk out semua kan. Itu sebetulnya kami hanya absen, karena tidak ikut dalam proses voting itu sendiri," ujar dia di Jakarta, Senin (24/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
