REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Jenderal GP Ansor Pusat, Adung Abdulrahman menyatakan dukungannya terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu itu dinilainya sebagai upaya pemerintah menjaga keutuhan NKRI.

"Terkait Perppu Ormas ini sikap Ansor adalah mendukung langkah pemerintah, karena kita sudah lama sekali melihat beberapa ormas termasuk HTI yang punya agenda untuk mendirikan satu negara yang berbeda dengan negara yang sudah kita miliki," kata Adung, Sabtu (22/7).

Adung menilai, HTI memiliki misi semacam imperial global Islam. Yang mimpinya itu mengembalikan negara pascakepemimpinan Rasulullah atau kekhalifahan. "Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik dan perang saudara, dan tentunya akan menghambat pembangunan bangsa," ujarnya.

Dia menyebut, kritik terhadap NKRI yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan merusak tatanan dan pondasi bangsa. Untuk itu, pihaknya menilai tepat jika pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas ini. "Apakah Perppu ini akan memberangus umat Islam, saya rasa tidak. Apapun siapapun yang anti-Pancasila harus dibubarkan, karena di sini Ansor dan NU memiliki peran besar dalam mendirikan bangsa ini," tuturnya.

Namun demikian, kata dia, bukan berarti pihaknya menentang dakwah yang selama ini dilakukan HTI. Hanya saja, mereka memiliki perbedaan dalam pandangan kenegaraan yang dinilai sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

"Sikap kita terhadap HTI bahwa kita tidak pernah menyatakan dia kafir. Yang membedakan kita hanya aqidah kebangsaannya. Mereka memiliki misi dakwah mengusung khilafah, sedangkan kita menegakkan dasar Pancasila yang sudah terbukti menciptakan kerukunan dan kedamaian," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika