REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Apalagi, mengingat banyak agenda mendesak yang membutuhkan keselarasan antara pemerintah dan DPR.

“(Penetapan Setya) semoga tidak menggangu efektivitas kerja dari pemerintahan Jokowi-JK. Dimana saat ini cukup banyak agenda-agenda yang perlu dukungan dari DPR,” kata Hasto Kristiyanto, Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) di Hotel Pullman Jakarta pada Rabu (19/7).

Hasto menyebutkan beberapa agenda dalam jangka waktu dekat di antaranya adalh terkait dengan Perppu Ormas, RUU pemilu, dan juga UU tentang revisi APBN. Sehingga dalam konteks itu, menurut Hasto, tentu saja partai pendukung pemerintah terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar peristiwa yang terjadi tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan hubungan eksekutif dengan legislatif.

Selain sebagai ketua DPR RI, Setnov juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dengan statusnya sebagai tersangka, mulai muncul desakan agar ia mengundurkan diri. Selama ini, Golkar di bawah Novanto merupakan partai pendukung pemerintahan. Maka, pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar, dikhawatirkan akan mengubah sikap partai atas pemerintah.

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi lebih jauh atas kelanjutn sikap dari Golkar. “Kami sudah punya komitmen bahwa sebagai sesama partai politik pengusung pemerintah kami tidak campur tangan kepada kedaulatan setiap parpol. Karena setiap parpol punya mekanisme, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri.,” ucapnya.

Terhadap hal tersebut, Hasto menyampaikan, rasa prihatin. Ia berharap, semoga ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting. Tidak hanya bagi elit politik, tapi juga bagi parpol di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika