REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji Muhammad Zainul mengatakan infrastruktur menjadi isu utama penyebab tingginya disparitas di tengah masyakat. Menurut dia, implementasi pembangunan konektivitas infrastruktur antar-pulau, baik darat, laut maupun udara, perlu diikuti dengan kebijakan untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada usaha ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah

Hal itu dimaksudkan agar kemanfaatan fasilitas ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar saja, tetapi juga dinikmati untuk meningkatkan usaha konomi masyarakat kecil. TGB memaparkan pengalamannya dalam membangun infrastruktur di NTB.

Dengan kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas, Pemprov bersama DPRD NTB merancang kebijakan pembangunan infrastruktur pola tahun jamak. Hal itu dilakukan lantaran konektivitas sangat penting dalam membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

"Berkat kebijakan tersebut, NTB berhasil meraih  kesuksesan tahap demi tahap, dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB," ujar TGB, Rabu (19/7).

TGB menyebut, angka kemiskinan pada 2008 di awal periode pertama masa jabatannya masih mencapai 23,18 persen dari total penduduk NTB sebanyak 4,5 juta jiwa. Kini pada Maret 2017, mengalami penurunan menjadi 16,02 persen. Selain menurunkan angka kemiskinan, pembenahan infrastruktur juga memberikan pengaruh baik pada pengendalian ratio gini yang ada di NTB. Saat ini, ratio gini di NTB berada pada level 0,36 persen.

TGB menyebut, pembenahan infrastruktur itu juga memberikan pengaruh postif bagi hilirisasi barang dan jasa. "Tidak mungkin terbangun suatu industri kecil, apalagi, sedang atau besar, kalau di situ tidak ada kelengkapan konektivitas," kata TGB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika