REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif menanggapi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rabu (19/7). Menurut dia, masyarakat harus berpikir positif saja terkait langkah pemerintah tersebut. "Menurut saya kita berpikir postif saja lah ya. Kalau misalnya yang bersangkutan merasa Perppu ini tidak tepat, biarin ditempuh jalur hukum saja. Kita berpikir positif saja," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (19/7).

Pria yang akrab disapa Buya Syafi'i ini mengatakan, jika memang HTI dianggap melanggar Perppu Ormas tersebut memang sudah seharusnya dibubarkan, termasuk juga ormas lainnya. Namun, kata dia, untuk membubarkan ormas lainnya tersebut tergantung dari kriterianya.

"Ya tergantung apa kriteria yang dipakai. Kalau memang itu melanggar, tidak berideologi Pancasila, membawa kekerasan dan anti demokrasi, saya rasa itu memang perlu diperingatkan. Ini kan sudah lama prosesnya. Dan ini pembiaran masalahnya. Pembiaran itu lama sekali," ucapnya.

Terlepas dari itu, Buya Syafi'i juga mengingatkan kepada pemerintah agar tetap berhati-hati dalam menerapkan Perppu Ormas tersebut. "Dan pemerintah menurut saya harus ekstra hati-hati. Jangan asal. Meskipun harus melalui pengadilan, ya pengadilan. Walaupun susah, perppu itu walaupun dikritik orang tidak apa-apa. Jadi Jika yang bersangkutan (HTI) merasa tidak adil, ya ditempuh saja jalur hukum," katanya.

Ia menambahkan, bahwa berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari masih adanya ketimpangan sosial. Sehingga, pemahaman radikal seperti halnya ISIS dan lain-lain sangat laku di Indonesia. "Mengapa laku di jual di Indonesia? karena ketimpangan itu tajam sekali dan sudah berkali-kali saya sampaikan. Senin kemarin saya juga bicara 50 menit dengan presiden terkait hal itu," jelas Buya Syafi'i.

Ikuti Whatsapp Channel Republika