REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Media, Nurul Arifin, mengatakan isu musyawarah luar biasa (munaslub) dalam menyikapi penetapan status tersangka Setya Novanto tidak relevan untuk partainya saat ini. Golkar masih menanti surat penetapan tersangka secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Setya Novanto.

"Isu terkait munaslub sebagai reaksi dan respons di internal Golkar tidak etis dan tidak logis dalam memperkuat kelembagaan partai," ujar Nurul melalui keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (18/7).

Dia menegaskan bahwa solidaritas keluarga besar Golkar harus terus dijaga. Karena itu, pihaknya memilih menanti surat penetapan tersangka secara resmi dari KPK. "Untuk kami kaji dan pelajari secara cermat bagaimana konstruksi hukum berikut alasan-alasannya. Dengan dmkn Golkar dapat menentukan langkah2 hukum yg tepat," tegasnya.

Nurul melanjutkan, kinerja partai pascapenetapan tersangka Ketua Umum Setya Novanto tidak terganggu. Kinerja partai tetap dilaksanakan secara kolektif. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-Elektronik pada Senin (17/7).

Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, KPK telah temukan bukti permulaan yang cukup untuk manambah jumlah tersangka kasus proyek pengadaan KTP-el. "KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. Karena menguntungkan diri sendiri menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika