REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa, untuk mengganti ketua umum Setya Novanto Rapat karena Pimpinan Nasional di Balikpapan tahun 2017 telah menegaskan hal tersebut. "Tidak akan ada munaslub, itu ditegaskan dalam Rapimnas pada Mei 2017 di Balikpapan," kata Nurdin di Jakarta, Senin (17/7).
Dia mengatakan rapimnas tersebut sudah memutuskan bahwa dalam kondisi apa pun yang dihadapi partai, tidak akan ada munaslub. Menurut dia, Rapimnas merupakan keputusan tertinggi kedua setelah musyawarah nasional (munas) sehingga berlaku mengikat bagi seluruh kader Golkar.
"Kami menghargai asas praduga tidak bersalah sehingga Pak Novanto tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar dia.
Selain itu, menurut dia, terkait posisi Novanto sebagai Ketua DPR, Golkar akan segera melakukan konsolidasi di tingkatan Fraksi Golkar. Menurut dia, DPR memiliki mekanisme, sistem, dan tata cara apabila ada Pimpinan DPR yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu diatur dalam UU.
"Di DPR ada mekanisme, sistem dan tata cara. Pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara ada UU yang mengatur tentang itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika