REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati urutan kedua provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama pemerintahan Joko Widodo. Hal itu diungkapkan langsung Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, saat jadi salah satu pembicara di Universitas Gajak Mada (UGM).
"Pertama DKI Jakarta, DIY, Kalimantan TImur dan Kepulauan Riau," kata Rizal, Senin (17/7).
Ia menerangkan, selama 2014 IPM DIY mencapai 76,81 persen, di atas Kalimantan Timur (73,82) dan Kepulauan Riau (73,4), di bawah Jakarta (78,39). Untuk 2015, IPM DIY mencapai 77,59 persen, di atas Kalimantan Timur (74,17) dan Kepulauan Riau (73,75), di bawah Jakarta (78,99).
Untuk 2016, lanjut Rizal, IPM DIY mencapai 78,60 persen, di atas Kalimantan Timur (74,59) dan Kepulauan Riau (73,99), di bawah Jakarta (79,60). Sedangkan, empat provinsi IPM terendah selama tiga tahun terakhir merupakan Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.
"Pemerintahan ini memang fokus sekali kepada infrastruktur, pada 2015 saja belanja modal kita mencapai Rp 215 triliun, ini tidak pernah terjadi sebelumnya," ujar Rizal.
Meski begitu, ia mengakui infrastruktur di Indonesia memang masih memiliki sejumlah masalah, seperti biaya logistik yang tinggi, jalan rusak dan lain-lain. Termasuk, permasalahan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, yang tampaknya belum bisa di atasi sejauh ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
