REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan untuk terus melanjutkan kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan administrasi, meski ada isu reshuffle yang kembali mencuat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, isu perombakan kabinet tidak akan mempengaruhi kajian pemindahan ibu kota lantaran ide ini juga didukung oleh Presiden Jokowi sendiri.
"Kajiannya tetap jalan lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya," jelas Bambang di Kompleks Parlemen, Kamis (13/7) malam.
Bambang yakin proses kajian ini tetap berjalan bahkan bila terpaksa ada perombakan kabinet. Alasannya, Presiden sendiri yang meminta langsung agar ada kajian mendalam dan komprehensi mengenai opsi-opsi kota untuk dijadikan ibu kota pemerintahan dan administrasi ke depan.
"Ya nggak masalah, itu kan Presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas," jelas dia.
Selain itu, Bambang juga sudah mengajukan adanya tambahan anggaran bagi kementeriannya dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 sebesar Rp 7 miliar. Angka sebesar itu akan digunakan untuk melanjutkan kajian yang ditargetkan rampung pada 2018 mendatang.
"Kita sudah kirim surat, nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran," ujar Bambang.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu perombakan kabinet kembali menguat setelah diperkirakan ada evaluasi kinerja menteri-menteri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun Presiden Jokowi mengaku belum tahu kemungkinan adanya perombakan kabinet dalam jangka panjang. "(Kalau tahun ini) belum tahu," katanya.
Ia juga enggan menjawab saat disebutkan sejumlah nama-nama menteri yang diduga terkena reshuffle. "Tadi sudah saya bilang hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada reshuffle," kata dia. Tercatat, Presiden Jokowi sudah dua kali merombak susunan kabinet dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya.